DEMONSTRASI kembali digelar sejumlah kelompok mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di beberapa titik wilayah Jakarta. Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat mencatat, ada empat titik yang menjadi lokasi demonstrasi mahasiswa hari ini.
Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Pusat Inspektur Satu Erlyn Sumantri mengatakan, dua kelompok mahasiswa akan menggelar demonstrasi di Kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Demonstrasi diperkirakan berlangsung sejak pukul 10.00 WIB.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Lokasi lainnya ada di depan Kompleks DPR, MPR, dan DPD serta di Jalan Kwitang Raya,” kata Erlyn dalam keterangan tertulis, Senin, 15 Juni 2026.
Kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya menjadi lokasi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno, Universitas Trisakti, Front Aksi Mahasiswa (FAM) Universitas Indonesia, Aliansi Perisai dan Cipayung, hingga organisasi mahasiswa lainnya.
Sedangkan di depan Kompleks DPR, demonstrasi akan dihelat oleh kelompok mahasiswa lintas kampus. “Di Jalan Kwitang Raya, demonstrasi oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia Provinsi Jambi,” ujar Erlyn.
Ihwal jumlah personel pengamanan, dia tak menjawab ihwal adanya personel bantuan dari TNI. Dia hanya mengatakan, pengamanan dilakukan dari instansinya dibantu oleh Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya.
“Ada 5.955 personel yang disiagakan,” katanya.
Sebelumnya, BEM UBK mengatakan, dalam demonstrasi hari ini mereka mengusung tema “Tata Ulang Indonesia” dengan membawa enam poin tuntutan bagi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Enam tuntutan itu, antara lain menghentikan sementara dan mengevaluasi proyek makan bergizi gratis maupun Koperasi Desa Merah Putih; tinja kembali Undang-Undang Polri.
Kemudian, setop militerisme dan tegakkan supremasi sipil; mendesak pemerintah mengambil langkah strategis menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahanan ekonomi nasional; menuntut pemerintah memberikan hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Terakhir, kami menuntut agar pemerintah meninjau kembali kenaikan harga bahan bakar minyak karena membebani masyarakat,” ujar Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, M. Abdul Maludin melalui pesan WhatsApp, Senin.






