KEPALA Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan perombakan struktural pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan keputusan tepat dan progresif.

Menurut dia, penunjukan Agustina Arumsari sebagai salah satu pengganti Wakil Kepala BGN oleh Prabowo adalah cerminan sikap pemerintah yang terus berupaya melakukan perbaikan dalam implementasi kebijakan.

“Ada mantan Wakil BPKP di BGN (Agustina Arumsari). Pasti itu tujuannya untuk meningkatkan optimalisasi sekaligus transparansi dari penggunaan anggaran di BGN,” kata Qodari saat ditemui di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 5 Juni 2026.

Pada Selasa lalu, pemerintah mendapuk Agustina Arumsasi dan Mayor Jenderal Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Keduanya menggantikan jabatan yang sebelumnya diemban oleh Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung.

Selain merombak struktur jabatan Wakil Kepala, pemerintah juga mendapuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Kejaksaan Agung menetapkan Dadan, Sony, dan Lodewyk sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek makan bergizi gratis (MBG).

Dua hari usai diumumkan menjadi Kepala BGN, Nanik mengatakan kepemimpinan baru BGN akan berfokus pada pembenahan tata kelola dan evaluasi yang mencakup aspek pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta efektivitas pelaksanaan proyek MBG.

“Prioritas kami adalah memastikan program ini berjalan secara efektif sehingga anggaran dan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan gizi,” kata Nanik di Kantor BGN, Kamis, 4 Juni 2026.

Selain pembenahan tata kelola, BGN akan memperketat pengawasan terhadap kualitas layanan MBG. Nanik mengatakan lembaganya akan meningkatkan pembinaan terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk memastikan setiap dapur MBG memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas pelayanan.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memastikan pelaksanaan proyek MBG akan berlangsung secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Menurut dia, penguatan integrasi data dan sistem informasi diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat didasarkan pada data yang valid.

Agustina menambahkan rekomendasi dari berbagai lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang tengah dilakukan BGN.