Jakarta –

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengimbau agar peringatan Hari Lahir Pancasila tak hanya dirayakan sebagai upacara tahunan. Rini menegaskan nilai-nilai luhur dari ideologi Pancasila harus hidup dalam pengabdian, termasuk bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam menciptakan pelayanan tanpa membeda-bedakan.

“Jadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam setiap pengabdian dalam melayani negeri. Kita hadirkan kebijakan dan pelayanan publik yang adil, inklusif, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Rini dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Rini meminta agar jajaran ASN dari pusat hingga daerah menciptakan kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan rakyat yang merasa ditinggalkan.

Nilai-nilai itu beriringan dengan core values ASN BerAKHLAK, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif.

Tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema ‘Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia’. Tema ini menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi jawaban atas terciptanya perdamaian dunia.

Pancasila adalah ‘jangkar moral’ dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.

Rini mengatakan Pancasila adalah nilai-nilai luhur dan adat bangsa ini yang dirangkum serta dirumuskan oleh Presiden Pertama RI, Soekarno, saat diasingkan pemerintah kolonial Belanda ke Ende, Nusa Tenggara Timur.

Kemudian, dibacakan pertama kali dalam pidatonya yang monumental, pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945.

Istilah Pancasila diperkenalkan pertama kali dalam pidato 1 Juni 1945 tersebut. Sejak saat itu, Pancasila menjadi dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman.

Ia menambahkan, segala bentuk kebijakan serta seluruh proses pemerintahan, dipagari oleh nilai-nilai Pancasila agar bangsa ini tidak kehilangan jati dirinya. Nilai musyawarah dan mufakat, misalnya, tercermin dari keharusan pemerintah untuk menyertakan seluruh lapisan masyarakat saat merumuskan sebuah kebijakan.

Rini pun mencontohkan implementasi Pancasila dalam menyusun standar pelayanan. Dalam hal ini, instansi pemerintah harus melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

“Kita harus membuktikan bahwa semua yang kita abdikan adalah untuk masyarakat, pelayanan yang kita ciptakan bersifat inklusif tanpa membedakan apa pun,” tegas Rini.

Dari sisi lain, Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto menegaskan Pancasila menjadi bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Saat dunia menghadapi ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh dengan segala keberagamannya.

Dengan keberagaman 17.000 lebih pulau dan bermacam-macam adat, suku bangsa, bahasa, dan agama, Indonesia bisa hidup berdampingan dalam satu ikatan kebangsaan.

Kemajuan teknologi saat ini bisa menjerumuskan masyarakat ke arah yang negatif. Oleh karena itu, Purwadi mengajak masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup (living ideology).

“Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita,” tegas Purwadi.

(anl/ega)