ANGGOTA Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Singgih Januratmoko memberikan catatan mengenai konsumsi untuk jemaah haji 2026. Sejumlah jemaah haji sempat tidak mendapatkan makanan siap saji atau Ready to Eat (RTE) khas Indonesia sesuai jadwal.

Mestinya jemaah Haji mendapatkan RTE pada 7 Dzulhijjah atau Ahad, 24 Mei 2026, dan 8 Dzulhijjah atau Senin, 25 Mei 2026 di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). “Akhirnya mereka mengonsumsi menu segar (makanan yang baru dimasak),” ujar dia saat dihubungi, kemarin.

Singgih tidak mengetahui letak kesalahan dalam pengadaan RTE itu. Namun, dia melihat Kementerian Haji kurang profesional. “Itu yang memang harus diperbaiki ke depan,” kata dia. 

Dia pun menyarankan pemerintah untuk mencari pemasok yang lebih bisa memberi manfaat ke depan. 

Selain masalah konsumsi, Singgih menyoroti masalah tenda bagi jemaah. Kata dia, jemaah haji sempat tidak mendapat tenda. 

Singgih juga menyoroti kekurangan tenaga kesehatan. Menurut dia, kekurangan itu karena pengalihan penyiapan tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Haji. Padahal, ada jemaah haji yang mengalami demensia. “Nanti mungkin ini harus dievaluasi apakah perlu ditambah tenaga kesehatan juga,” kata dia. 

Apalagi, Pemerintah Arab Saudi saat ini tidak mengizinkan adanya klinik. Bila ada jemaah haji sakit, langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Saudi.  

Legislator Golkar ini pun menyarankan Kementerian Haji untuk meningkatkan kualitas layanan Haji. Peningkatan bisa dilakukan dengan meningkatnya paket D menjadi C. Kata dia, harga peningkatan layanan itu masih sesuai dengan kualitas yang diterima jemaah. “Selisihnya 560.000 riyal per jemaah. Mungkin sekitar Rp 2.000.000-Rp 3.000.000,” kata dia. 

Singgih juga mengusulkan pemerintah mulai menerapkan kontrak jangka panjang atau multi-year dengan hotel-hotel yang digunakan untuk melayani jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.

Menurut Singgih, kontrak yang selama ini dilakukan dalam waktu relatif singkat. Dengan jumlah kebutuhan kamar yang mencapai ribuan unit, hotel tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan renovasi apabila kontrak baru diteken beberapa bulan sebelum musim haji. “Ada sekitar 5.000 kamar, bagaimana perbaikannya bisa selesai dalam dua bulan,” kata dia. 

Bila kontrak tiga sampai lima tahun, hotel bisa melakukan pembenahan secara bertahap. “Tahun pertama mungkin belum sempurna, tetapi tahun kedua dan ketiga bisa dilakukan perbaikan dan pemeliharaan,” kata dia. 

Selain itu, Singgih menyoroti kepadatan jemaah ketika melakukan murur dan tanazul saat puncak ibadah haji di Mina. Ke depan, menurut dia, Pemerintah perlu melakukan lobi lebih awal dengan pemerintah Arab Saudi agar kapasitas area yang digunakan jemaah Indonesia dapat ditambah.

“Pemerintah Indonesia harus melobi sejak awal. Idealnya kapasitas itu ditambah minimal menjadi 50.000. Kalau hanya 20.000 masih terasa kurang,” ujar dia. 

Pemerintah Arab Saudi memang telah menambah kapasitas, termasuk dengan penyediaan tenda bertingkat. Namun, langkah tersebut belum cukup untuk mengatasi persoalan kepadatan yang terus terjadi setiap tahun.

Meski begitu, Singgih berkata pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Dia mengapresiasi profesionalitas petugas haji dan transportasi yang berjalan lancar. 

Tempo sudah mencoba menghubungi Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengenai catatan dari timwas. Namun, dia belum merespons.