SEKRETARIS Kabinet Teddy Indra Wijaya menemui Chief Executive Officer (CEO) PT GoTo Gojek Tokopedia Hans Patuwo di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta. Pertemuan mereka berlangsung pada Jumat malam, 22 Mei 2026.

Teddy menyampaikan, dalam pertemuan itu ia mendengarkan dan menerima berbagai masukan dari CEO GoTo yang perusahannya juga memiliki layanan aplikasi ojek online atau ojol Gojek. “Yang menurut pernyataannya, saat ini (Gojek) memiliki sekitar 800 ribu hingga 1 juta pengemudi aktif di seluruh Indonesia,” kata Teddy dalam keterangan tertulis, Sabtu, 23 Mei 2026.

Sejak pertama kalinya beroperasi, Teddy berujar, jumlah pengemudi yang bergabung dengan Gojek diperkirakan telah mencapai 3 juta orang. Jumlah itu termasuk pengemudi yang masih aktif, paruh waktu, dan sudah tidak aktif mengemudi.

Menurut Teddy, Gojek menyatakan komitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan pendapatan pengemudi. Langkah itu adalah mengubah bagi hasil untuk pengemudi dari 80 persen menjadi 92 persen dari setiap transaksi.

Saat ini, kata Teddy, pemerintah dan pelaku usaha terus berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik yang berpihak kepada para pengemudi. “Sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem usaha agar tetap sehat dan berkembang,” ujarnya.

Ia berujar Prabowo ingin peningkatan kesejahteraan pengemudi online harus berjalan seiring dengan keberlangsungan bisnis yang adil dan berkelanjutan. “Di mana aplikator harus tetap memperoleh keuntungan dari bisnis secara wajar dan meningkat,” kata Teddy.

Presiden Prabowo sebelumnya mengumumkan aturan bagi hasil untuk pengemudi ojek daring atau ojol dengan perusahaan aplikator. Dalam kebijakan baru, pengemudi ojol mendapat porsi bagi hasil yang lebih besar.

Prabowo mengumumkan langkah tersebut saat berpidato dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monumen Nasional, Jakarta pada Jumat, 1 Mei 2026. “Pembagian pendapatan dari (awalnya) 80 persen untuk pengemudi, sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi,” kata Prabowo di hadapan buruh.

Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan, kebijakan itu telah dia teken lewat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Dengan aturan tersebut, perusahaan aplikator transportasi daring hanya bisa mengambil potongan 8 persen dari pengemudi. Sebelumnya, rata-rata aplikator memotong hingga 20 persen.