Eberta
BADAN Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI menggelar unjuk rasa bertajuk #ReforMATI bersama aksi Kamisan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan mengatakan mereka menggelar peringatan runtuhnya rezim Orde Baru 28 tahun silam bersama sejumlah kampus hingga organisasi masyarakat sipil lainnya.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Aksi ini diharapkan menjadi pemantik sikap tegas mahasiswa bahwa cita-cita besar Reformasi 1998 telah mati dikubur oleh syahwat kekuasaan Dalam Manifesto #ReforMATI yang dibawa hari ini,” kata Athof, sapaannya, saat dimintai konfirmasi.
Selain BEM UI, organisasi lain yang mengikuti aksi simbolik #ReforMATI itu, yakni BEM Trisakti, BEM FH UPNVJ, Liga Mahasiswa untuk Demokrasi (LMID), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU LBH Jakarta), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), AMP, KOMPAK, MUDA, dan Kawan Perempuan, serta sejumlah elemen masyarakat sipil lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Athof mengatakan BEM UI menyoroti beberapa poin krusial dalam aksi tersebut. Pertama soal hukum yang menjadi alat kekuasaan. “Hukum telah ditekuk sedemikian rupa, bergeser fungsi menjadi tameng pelindung bagi para penguasa sekaligus pedang yang tajam menghantam rakyat kecil,” ujarnya.
Kedua, normalisasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Menurut dia, KKN telah dinormalisasi, dilembagakan, bahkan sampai diwariskan di setiap lini pemerintahan.
Ketiga, mengenai kebangkitan dwifungsi TNI, di mana personel-personel militer dan kepolisian secara diam-diam ditempatkan di setiap posisi strategis di kementerian dan lembaga. “Ditambah dengan perluasan wewenang lewat beberapa produk hukum yang cacat,” geram Athof.
Keempat, impunitas dan penghapusan sejarah. Saat ini, kata dia, negara secara sengaja memelihara ketiadaan keadilan serta melakukan upaya pengecut menghapus sejarah untuk lari dari tanggung jawab mengadili.
“Yang terakhir, penarikan kembali otonomi daerah. Sebab janji desentralisasi dibuang dengan transfer dan distribusi dana ke daerah yang tidak responsif,” jelasnya.
“Kami menyatakan bahwa era Reformasi, era yang bersama dengannya menjanjikan demokrasi dan hal-hal yang konsekuen telah berakhir.”
