Pramono Minta Kadishub Baru Bereskan Masalah Parkir Liar, Termasuk di Blok M

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta yang baru Budi Awaluddin untuk membereskan persoalan parkir liar dan pungutan liar (pungli) di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Pramono menegaskan penanganan parkir ilegal menjadi salah satu tugas utama pejabat baru Dishub DKI.

Hal itu disampaikan Pramono merespons soal masih maraknya parkir liar di kawasan Blok M. Bahkan seorang warga disebut mengalami pungli parkir hingga tiga kali dalam sehari.

“Ini menjadi tugas Kadishub yang baru yang ada di depan kalian semua. Salah satu tugas utamanya adalah menyelesaikan persoalan parkir liar yang ada di Blok M,” kata Pramono di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2026).

Pramono membuka ruang bagi masyarakat untuk melapor jika persoalan parkir liar tak kunjung terselesaikan.

“Jadi kalau nggak bisa diselesaikan komplain Pak Budi, langsung di depan Pak Budi,” ujarnya sambil menunjuk Kadishub DKI yang hadir di lokasi.

Persoalan parkir liar di kawasan Blok M belakangan kembali menjadi sorotan. Kawasan pusat kuliner dan transportasi di Jakarta Selatan itu kerap dikeluhkan warga karena maraknya juru parkir liar yang mematok tarif di luar ketentuan.

Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Pansus mengecek langsung praktik parkir ilegal yang dinilai meresahkan dan merugikan masyarakat.

Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter memimpin langsung pengecekan di lokasi. Pengecekan itu bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, hingga Polda Metro Jaya.

Pansus sempat menyegel area parkir ilegal ini. Area lokasi yang disegel di kawasan Blok M Square, tepatnya di Jalan Melawai 5, Jakarta Selatan.

“Hari ini kami melakukan fungsi pengawasan sebagai langkah konkret untuk memastikan agar parkir ilegal yang melanggar aturan untuk dilakukan penyegelan. Kami ingin melindungi hak-hak masyarakat dan keuangan pendapatan asli daerah dan juga melindungi untuk kerugian potensi pendapatan asli daerah,” kata Jupiter di kawasan Blok M Square, Senin (11/5). (bel/idn)

  • Related Posts

    Bos Terra Drone Baca Pleidoi Kasus Kebakaran: Titik Terkelam Dalam Hidup Saya

    Jakarta – Direktur Utama (Dirut) PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnu Wardhana menyampaikan permintaan maaf ke seluruh keluarga 22 korban kebakaran gedung Terra Drone di Jakarta Pusat. Michael menyampaikan rasa…

    Rumah Penulis di Depok Sempat Digeruduk Ormas GRIB, Polisi Mediasi Damai

    Kota Depok – Rumah penulis buku di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) sempat didatangi sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan (ormas). Polisi menyelesaikan kasus tersebut melalui jalur musyawarah. Peristiwa itu terjadi pada…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *