Jakarta – Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong penelitian sumber daya mineral yang dilakukan oleh Tim Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi (Kementrans) agar menerapkan aspek pembangunan infrastruktur hijau. Dia meminta agar para peneliti bisa beradaptasi terhadap isu perubahan iklim dan pemanasan global.

“Sekarang ini pendekatan pembangunan bagi negara-negara yang juga ingin semakin maju dan berkelanjutan tadi, justru ada aspek-aspek pembangunan infrastruktur hijau, green infrastructure atau green development yang bisa kita usung, kita kawal bersama-sama, artinya membangun dengan melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global termasuk juga dampak-dampak lingkungan yang disebabkan akibat eksploitasi alam,” kata AHY usai rangkaian acara Sosialisasi Transmigrasi Patriot di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (17/05/2026).

AHY menekankan agar pembangunan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan. Dia menegaskan ada hukum yang mengatur eksplorasi dan ekstraksi sumber daya mineral.

“Ini amanah yang memang harus kita jaga bersama-sama. Pembangunan ekonomi tidak boleh dengan merusak lingkungan. Jadi kalaupun ada eksplorasi dan ekstraksi sumber daya mineral yang ada di tanah kita, itu tidak boleh dilakukan semena-mena, sembarangan. Ada hukum, ada undang-undang, ada aturan yang berlaku dan itu harus ditegakkan secara adil bagi semua,” ujarnya.

AHY mengatakan lingkungan yang rusak dan hancur menyebabkan adanya bencana alam. Dia menyebut masyarakat sekitar lokasi menjadi korban yang paling terdampak.

“Sudah terbukti lingkungan yang rusak, yang hancur itu menyebabkan bencana alam. Dan yang paling menderita, yang paling terdampak dan menjadi korban tentu masyarakat yang ada di sekitar situ. Tentu tidak adil bagi siapapun yang melakukan eksploitasi alam demi mengeruk sumber daya alam, tetapi mengabaikan lingkungan yang ada di situ, merusak bumi,” jelasnya.

AHY berharap agar pemerintah pusat hingga pemerintah daerah bisa satu tujuan agar kelak tidak meninggalkan bencana di masa depan.

“Di sinilah memang tidak selalu mudah, tetapi menghadirkan keseimbangan yang baik, dan pemerintah pusat, pemerintah daerah harus satu paket, tidak boleh berbeda-beda. Semua ingin maju, ingin tumbuh, tapi tidak boleh meninggalkan bencana bagi masa depan anak cucu kita. Saya rasa itu yang bisa kita lakukan termasuk Kementrans, ya,” imbuhnya. (dwr/dwr)