Jakarta – Sekjen Golkar Sarmuji mengaku prihatin dengan maraknya aksi kriminal jalanan dan begal yang terjadi di berbagai wilayah belakangan ini. Sarmuji menilai aksi kriminal juga bisa menghambat aktivitas ekonomi selain keamanan warga.

“Negara tidak boleh kalah oleh pelaku kriminal jalanan. Ketika masyarakat mulai takut keluar rumah atau bepergian karena ancaman begal, maka yang terganggu bukan hanya keamanan, tetapi juga aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial warga,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Rabu (13/5/2026).

Ia berharap kepolisian bisa meningkatkan patroli rutin dan operasi pencegahan di titik-titik rawan kejahatan, terutama di jalur sepi. Lalu juga di kawasan permukiman pinggiran kota, akses industri, serta jalan penghubung antardaerah yang kerap menjadi lokasi aksi begal.

“Pencegahan harus diperkuat. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting agar masyarakat merasa terlindungi. Jangan sampai penanganan baru dilakukan setelah ada korban,” tegasnya.

Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu juga menyoroti dampak kriminalitas jalanan terhadap pelaku usaha kecil dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas malam hari. Maraknya begal dan aksi premanisme, menurutnya, membuat banyak pedagang, pengemudi ojek, kurir, hingga pelaku UMKM merasa terancam saat bekerja.

“Premanisme dan begal bukan hanya mengganggu keamanan, tetapi juga memukul usaha kecil masyarakat. Pedagang jadi takut buka sampai malam, pengemudi takut melintas di jalur tertentu, dan aktivitas ekonomi rakyat akhirnya ikut terganggu,” katanya.

Ia menilai negara harus hadir memberikan rasa aman bagi masyarakat kecil yang mencari nafkah setiap hari di ruang-ruang publik. Karena itu, Sarmuji meminta kepolisian bisa menindak cepat dan tidak memberikan ruang kelompok kriminal sedikitpun.

“Jangan biarkan ruang publik dikuasai rasa takut. Negara harus memastikan masyarakat kecil bisa bekerja dan mencari nafkah dengan aman tanpa intimidasi maupun ancaman kriminal,” ujarnya.

“Polri harus menindak tegas premanisme dan begal yang mengganggu masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa hukum kalah oleh kelompok-kelompok kriminal yang membuat warga takut beraktivitas dan mencari nafkah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sarmuji juga menilai tindakan premanisme yang berkedok pungutan liar, intimidasi, maupun penguasaan wilayah tertentu harus menjadi perhatian serius. Dia menyebut perlu ada evaluasi menyeluruh terkait pengamanan.

“Kalau praktik-praktik premanisme dibiarkan, maka rasa aman masyarakat akan terus menurun dan pelaku usaha kecil menjadi pihak yang paling terdampak. Negara harus hadir melindungi masyarakat dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan,” katanya.

Menurutnya, penguatan sistem keamanan tidak cukup hanya mengandalkan patroli konvensional, tetapi juga perlu dukungan teknologi pengawasan, penerangan jalan, serta koordinasi aktif.

“Banyak kasus begal terjadi di lokasi minim penerangan dan pengawasan. Pemerintah daerah perlu lebih serius memperbaiki fasilitas keamanan publik seperti lampu jalan, CCTV, dan pengawasan lingkungan,” katanya.

“Penegakan hukum harus memberikan efek jera. Pelaku kriminal jalanan yang meresahkan masyarakat harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” sambungnya. (azh/azh)