INFO TEMPO – Ketua DPR RI, Puan Maharani, resmi membuka Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara, Selasa, 12 Mei 2026. Dalam pidato pembukaannya, Puan menekankan fokus DPR RI pada agenda legislasi dan pengawasan strategis yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

Dalam bidang legislasi, Puan menyampaikan DPR RI bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan tingkat I terhadap sejumlah rancangan undang-undang prioritas. Empat RUU tersebut meliputi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, RUU tentang Hukum Perdata Internasional, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta RUU tentang Desain Industri.

“DPR RI bersama dengan pemerintah akan melanjutkan pembahasan pada tingkat satu terhadap beberapa rancangan undang-undang,” ujar Puan dalam sidang paripurna.

Selain fungsi legislasi, Puan menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR RI akan diperkuat terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menyebut terdapat 16 isu strategis yang menjadi perhatian utama DPR pada masa sidang kali ini.

Fokus pengawasan pertama diarahkan pada jaminan keselamatan publik, keamanan negara, dan integrasi layanan data kependudukan. Beberapa di antaranya mencakup evaluasi sistem transportasi darat demi keselamatan masyarakat, penguatan sistem pengamanan pasukan TNI di wilayah konflik, optimalisasi digitalisasi E-KTP dalam layanan publik, hingga penyelesaian pertambangan ilegal dan konflik agraria secara komprehensif.

Puan juga menyoroti pentingnya integritas aparat penegak hukum serta penguatan stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, DPR akan mengawasi penerapan sanksi tegas bagi aparat yang melanggar etika profesi, menjaga keseimbangan harga dan ketersediaan bahan pokok, mempercepat praktik keberlanjutan di BUMN, serta mendorong pengembangan kawasan industri berbasis hilirisasi pertanian dan perikanan.

Di bidang perlindungan sosial, DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak dan korban kekerasan seksual. Pengawasan akan difokuskan pada lembaga penitipan anak, lembaga pendidikan berasrama, pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, serta evaluasi penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai dasar penerima bantuan iuran.

Selain itu, DPR RI juga akan mengawasi pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer dalam seleksi nasional perguruan tinggi, memastikan tambahan kuota BBM dan LPG bagi daerah yang rawan kelangkaan energi, memperkuat nilai tukar rupiah, hingga kesiapan pemerintah menghadapi ketidakpastian harga minyak dunia akibat situasi geopolitik global.

Dalam kesempatan tersebut, Puan turut menyampaikan hasil audiensi dengan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat selama masa reses. Pertemuan itu membahas reformasi sistem pengupahan nasional hingga kebijakan reforma agraria yang menurutnya akan segera ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan terkait.

Menutup pidatonya, Puan secara resmi membuka Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang akan berlangsung hingga 21 Juli 2026.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026 dimulai sejak hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan tanggal 21 Juli 2026,” tegasnya.

Puan juga mengingatkan seluruh anggota dewan untuk menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab demi memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.(*)