Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi peran Kementerian Sosial dalam penguatan integrasi data dan digitalisasi perlindungan sosial nasional. Pernyataan ini disampaikan Luhut saat memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) Perluasan Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial dan Kartu Usaha.

“Kemensos saya kira sudah sangat bagus,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).

Adapun pertemuan ini membahas percepatan integrasi digital bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Digital Public Infrastructure (DPI).

Pemerintah menargetkan integrasi sistem lintas kementerian/lembaga untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, mempercepat layanan, serta mendukung pengentasan kemiskinan menuju target di bawah 5 % pada 2029.

Luhut pun meminta seluruh kementerian/lembaga segera mengintegrasikan data ke dalam sistem digital pemerintah berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

“Jangan ada lagi yang memperlambat masuk dalam sistem. Dengan sistem yang terkoneksi dan berbasis AI, pemerintah bisa membuat keputusan yang lebih akurat, efisien, dan mengurangi korupsi,” kata Luhut.

Dalam kaitan ini Kementerian Sosial terus memperkuat komitmen digitalisasi bantuan sosial yang terintegrasi dengan program pemberdayaan masyarakat. Melalui pemanfaatan DTSEN dan SIKS-NG, proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

Kemensos juga menyiapkan penguatan program Kartu Usaha Afirmatif (KUA) yang menghubungkan penerima bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan usaha, pendampingan, hingga akses pengembangan usaha secara bertahap.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan program digitalisasi bantuan sosial telah memasuki tahap yang semakin matang dan diarahkan untuk memastikan bantuan sosial maupun program pemberdayaan benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak menerima.

“Program digitalisasi ini sudah sampai pada titik yang sangat baik. Program ini bisa mencapai masyarakat yang menjadi sasaran dan mendukung target penurunan angka kemiskinan,” ujar Rachmat.

Di sisi lain, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan digitalisasi bansos dirancang untuk memangkas proses penyaluran bantuan yang sebelumnya memerlukan waktu panjang menjadi lebih singkat melalui sistem digital dan verifikasi berbasis biometrik.

Sistem tersebut juga dilengkapi mekanisme sanggah agar masyarakat dapat mengetahui alasan kelayakan penerimaan bantuan secara lebih terbuka.

Selain itu, Kemensos juga menyiapkan proses graduasi penerima manfaat melalui integrasi dengan program usaha produktif. Penerima manfaat yang telah mandiri nantinya diarahkan untuk masuk ke program penguatan usaha melalui SAPA UMKM dan Kartu Usaha Produktif (KUP).

“Digitalisasi bansos bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga menjadi instrumen penting agar bantuan sosial terhubung dengan program pemberdayaan dan graduasi penerima manfaat menuju kemandirian,” kata Agus Jabo.

Rapat juga membahas perluasan uji coba digitalisasi bansos yang sebelumnya telah dilakukan di Banyuwangi dan akan diperluas ke 42 kabupaten/kota pada 2026. Pemerintah juga menyiapkan Bali sebagai provinsi model penerapan ekosistem digital perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi secara terintegrasi.

“Kami siap memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga agar data semakin akurat dan intervensi pemerintah kepada masyarakat miskin dan rentan dapat dilakukan secara lebih efektif,” tutup Agus Jabo.

Simak juga Video: Marcell Siahaan: Digitalisasi LMKN Sudah Berjalan

(anl/ega)