INFO TEMPO – Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri memberikan hadiah insentif bagi pemerintah daerah yang berprestasi. Insentif yang diberikan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 itu berupa uang Rp 3 miliar untuk Terbaik I, Rp 2 miliar untuk Terbaik II, dan Rp 1 miliar untuk Terbaik III.

Adapun apresiasi ini diberikan kepada daerah dengan capaian terbaik dalam empat kategori utama, yakni penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, creative financing/government entrepreneur dan pengendalian inflasi.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, program apresiasi tersebut dirancang untuk menciptakan kompetisi sehat antar daerah sekaligus mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik. “Dana ini bukan sekadar hadiah, tapi diharapkan bisa digunakan untuk mendukung kinerja daerah, terutama dalam sektor-sektor yang menjadi indikator penilaian,” kata Tito.

Pemerintah membagi penilaian dalam enam regional agar kompetisi dinilai lebih seimbang berdasarkan karakteristik wilayah: Sumatra, Kalimantan, Maluku-Nusa Tenggara, Sulawesi, Jawa-Bali, dan Papua.

Tito menyebut total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program tersebut mencapai sekitar Rp 1 triliun hingga akhir tahun. Penilaian dilakukan bersama pihak independen untuk menjaga objektivitas. “Ini untuk memastikan transparansi,” katanya.

Insentif fiskal yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah berprestasi dipastikan tidak sekadar menjadi hadiah simbolis. Sejumlah kepala daerah di Kalimantan menegaskan dana penghargaan tersebut akan dikembalikan untuk memperkuat program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan misalnya, insentif yang diterima menurut dia akan difokuskan untuk memperkuat pengendalian inflasi dan kesehatan fiskal daerah. Menurut dia, tantangan ekonomi global menuntut daerah menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

“Rencana kita memang untuk meningkatkan pengendalian inflasi dan juga meningkatkan kesehatan keuangan daerah, sesuai dengan kategori yang kita dapat,” ujar Norsan yang wilayahnya berhasil memboyong insentif dari dua kategori creative financing/government entrepreneur dan pengendalian inflasi.

Selain pengendalian inflasi, Kalimantan Barat juga mencatat penurunan angka stunting yang cukup signifikan. Norsan berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk memperkuat inovasi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Andi Harun mengatakan Pemerintah Kota Samarinda akan mengarahkan insentif penghargaan pada sektor pelayanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. “Kita fokus ke pelayanan dasar seperti pembangunan sekolah. Karena sesuai arahan Presiden, APBD 2026 diarahkan untuk pendidikan dan kesehatan,” kata dia.

Samarinda meraih penghargaan dalam dua kategori sekaligus, yakni creative financing/government entrepreneur dan pengendalian inflasi. Andi menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat.

Menurut dia, pengendalian inflasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan efisiensi anggaran, tetapi juga dampak situasi ekonomi global yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Karena itu, intervensi pemerintah diperlukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. “Kita memang serius bekerja. Yang paling utama adalah bagaimana persoalan di masyarakat bisa dipecahkan dan berdampak langsung,” ujarnya.

Di Kalimantan Tengah, Wali Kota Fairid Naparin mengatakan penghargaan peringkat kedua kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting menjadi bukti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemkot Palangka Raya menerapkan pendekatan pentahelix dengan melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media.

Insentif fiskal yang didapat, kata dia, dapat memperkuat skema creative financing yang selama ini diterapkan daerah, termasuk kerja sama penyediaan penerangan jalan umum dan penataan pasar tanpa membebani APBD secara penuh. “Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk belanja rutin bisa dialihkan ke program lain yang lebih prioritas,” ujar dia.

Sementara itu, Bupati Heriyus Midel Yoseph menyampaikan hal serupa. Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang meraih peringkat ketiga kategori penurunan pengangguran akan menggunakan insentif Rp 1 miliar untuk memperkuat program strategis daerah. “Nilainya mungkin tidak terlalu besar, tetapi ini akan kami manfaatkan untuk mendorong peningkatan program,” kata dia. Penghargaan tersebut, kata dia, menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian di berbagai sektor pembangunan.

Bupati Tapin Yamani mengatakan, program pemerintah pusat dan daerah harus terkoneksi. Dia pun berencana mengikutkan kembali Tapin pada apresiasi berikutnya jika ada kategori bedah rumah. “Mudah-mudahan gelombang kedua, Tapin bisa mengikuti. Insya Allah kami akan berjuang,” kata dia.

Sementara dana penghargaan yang diperolehnya saat ini akan digunakan untuk memperkuat program penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. “Kami kembalikan kembali untuk kebutuhan masyarakat Tapin.”

Bupati Muhammad Noor Rifani juga menyebut penghargaan yang diterima Kabupaten Tabalong menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu program unggulan daerah tersebut adalah mencetak 15 ribu tenaga kerja terampil melalui balai latihan kerja dan kolaborasi dengan dunia usaha. “Penghargaan ini semakin memotivasi kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Noor Rifani.

Adapun Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudin Noor menilai pembangunan balai latihan kerja serta pelatihan keterampilan masyarakat menjadi strategi penting dalam menekan pengangguran dan kemiskinan.Menurut dia, pelatihan seperti operator alat berat, menjahit, hingga pengolahan kue tradisional berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membuka peluang usaha baru.

Melalui skema insentif fiskal tersebut, pemerintah berharap penghargaan tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. Dana penghargaan diharapkan menjadi instrumen percepatan pembangunan daerah yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pengendalian harga pangan, hingga penciptaan lapangan kerja. (*)