DATA Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2026 Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) hilang di portal pengadaan nasional Indonesia Procurement (Inaproc) pada Senin, 11 Mei 2025 siang. Dalam situs itu, rincian sumber dana dan pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial tertulis angka nol.

Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, mengatakan data RUP 2026 Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial di Inaproc hilang sejak pukul 12.53 WIB. Bagi dia, hilangnya data itu bukan sekedar gangguan teknis. 

“Masalahnya, satuan kerja lainnya masih bisa dilihat,” kata dia dalam keterangan tertulis, Senin, 11 Mei 2026.

Agus menduga ada potensi penarikan atau perubahan data. Sebab Sekretariat Jenderal adalah pusat kendali anggaran. “Ketika datanya tidak muncul, maka publik kehilangan titik utama untuk menelusuri konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, hingga pembayaran,” ujar dia. 

Menurut dia, hilangnya data itu merupakan sinyal adanya potensi pengaburan jejak pengadaan. Apalagi, Kementerian Sosial saat ini sedang disorot mengenai pengadaan sepatu untuk Sekolah Rakyat. 

“Ketika data menghilang dan penjelasan publik tidak selaras dengan dokumen resmi, maka yang muncul adalah indikasi kaburnya rantai akuntabilitas,” kata dia. 

Dia tidak mau ada pembiaran mengenai masalah ini. Dia khawatir ada normalisasi tata kelola yang tidak transparan. “Di mana pengawasan publik dilemahkan dan risiko penyimpangan semakin sulit dideteksi,” kata dia. 

Mengenai ini, Tempo sudah mencoba menghubungi Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Namun, dia belum merespons. 

Sebelumnya, berdasarkan data rencana umum pengadaan di INAPROC, total nilai pengadaan sepatu sekolah siswa sebesar Rp 27,54 miliar dengan metode pengadaan menggunakan e-purchasing. Pengadaan sepatu dengan total nilai yang sama seperti di atas ada dua jenis dengan nama paket berbeda.

Masing-masing nama paketnya adalah sepatu sekolah perlengkapan siswa dan sepatu PDH (pakaian dinas harian) perlengkapan siswa.

Saifullah pun memberikan informasi soal mekanisme pengadaan sepatu untuk siswa sekolah rakyat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK diminta untuk menganalisis dan mengevaluasi soal pengadaan sepasang sepatu seharga Rp 700 ribu itu.

“Kami konsultasikan dan kami informasikan untuk dianalisa, untuk dievaluasi oleh KPK. Nanti KPK yang akan menyampaikan pada saatnya,” kata dia usai bertemu pejabat KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 8 Mei 2026.

Dia memberikan informasi dan berkonsultasi mengenai berbagai hal tentang pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial kepada KPK. Konsultasi itu terutama dalam pengadaan barang dan jasa di sekolah rakyat.

Konsultasi dilakukan karena Kementerian Sosial bersiap merencanakan pengadaan barang dan jasa untuk 2026. “Maka evaluasi tahun 2025 menjadi sangat penting,” kata Gus Ipul.

Sekretaris Jenderal PBNU ini menerima kritik masyarakat mengenai proses pengadaan barang dan jasa di Kemensos. Kritik itu diterima untuk memperbaiki kinerja Kementerian Sosial ke depan. “Lebih-lebih kami diberi tugas untuk melaksanakan program strategis Presiden Prabowo Subianto,” kata dia.