MENTERI Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membentuk tim khusus untuk mendalami pelbagai isu pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial. Tim itu diminta melaporkan hasil penelusurannya dalam sepekan ke depan.

“Tadi kami membuat tim khusus untuk mendalami isu pengadaan yang kita tahu di berbagai pemberitaan dan medsos. Saya menunjuk Pak Wamen dan Pak Irjen melakukan penelusuran, pendalaman, dan melaporkannya dalam minggu depan,” kata Gus Ipul saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis, 7 Mei 2026.

Pembentukan tim dilakukan agar kementeriannya memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai berbagai isu pengadaan yang berkembang di publik. Ia menyebut informasi yang beredar di media sosial tidak selalu sepenuhnya tepat. “Supaya kita bisa lebih jelas mendapat gambaran yang lebih utuh tentang isu-isu yang selama ini berkembang di medsos,” ujar dia.

Ia menegaskan isu yang tengah didalami antara lain terkait pengadaan sepatu dan seragam untuk siswa sekolah rakyat. Selain untuk siswa, sebagian pengadaan seragam juga diperuntukkan bagi tenaga pengajar. “Sekaligus mendapatkan gambaran yang utuh tentang isu pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan sepatu untuk siswa sekolah rakyat,” kata dia.

Meski demikian, dia mengklaim seluruh proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme lelang yang transparan dan sesuai prosedur. Namun, ia mengakui ada sejumlah hal yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut kepada publik. “Tapi semuanya itu dilakukan dengan proses yang transparan melalui proses lelang yang semestinya,” kata dia.

Sebelumnya, Gus Ipul menyatakan rencananya mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Kamis ini ditunda menjadi Jumat, 8 Mei 2026 pukul 10.00 WIB. Dalam kunjungan itu, ia akan didampingi Wakil Menteri Sosial dan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.

Ia mengatakan pertemuan tersebut bertujuan meminta masukan sekaligus memberikan penjelasan kepada KPK mengenai proses pengadaan di lingkungan kementeriannya. “Kami akan silaturahmi ke KPK untuk minta nasihat, minta masukan, sekaligus juga kita akan memberikan informasi tentang proses-proses pengadaan di lingkungan Kementerian Sosial,” kata dia.

Pengadaan sepatu dan kaus kaki untuk program sekolah rakyat menuai sorotan. Anggaran itu menjadi sorotan lantaran muncul dugaan harga sepatu sekolah rakyat senilai Rp 700 ribu per pasang. Komisi Pemberantasan Korupsi turut mengomentari dugaan adanya markup harga dalam pengadaan sepatu pada program tersebut.

KPK mengingatkan, sektor pengadaan barang dan jasa merupakan area rawan korupsi. “Penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin, 4 Mei 2026.

Berdasarkan data rencana umum pengadaan di INAPROC, total nilai pengadaan sepatu sekolah siswa sebesar Rp 27.541.500.000, dengan metode pengadaan menggunakan e-purchasing. Pengadaan sepatu dengan total nilai yang sama seperti di atas ada dua jenis dengan nama paket berbeda. Masing-masing nama paketnya adalah sepatu sekolah perlengkapan siswa dan sepatu PDH (pakaian dinas harian) perlengkapan siswa.