MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan ekonomi Indonesia menganut prinsip bebas dan aktif. Asas itu, kata dia, berarti Indonesia boleh bertransaksi dengan negara mana pun.

Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut aktivitas ekonomi Indonesia berpedoman kepada politik luar negeri yang juga bebas aktif. “Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 April 2026.

Maka dari itu, Bahlil menilai, Indonesia punya keleluasaan untuk berinteraksi dengan berbagai negara. “Jadi kita boleh belanja di mana saja selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang telah kita melakukan ajakan kerja sama,” tuturnya.

Indonesia, kata dia, menghargai semua kesepakatan dengan negara lain, seperti Rusia hingga Nigeria. “Dan lebih khusus yang kita hargai juga adalah termasuk dengan perjanjian kita dengan Amerika Serikat,” ucap Bahlil.

Bahlil menyampaikan pandangannya itu setelah pemerintah membahas kerja sama impor minyak mentah dengan Rusia. Kesepakatan impor minyak mentah dari Rusia merupakan bagian dari hasil lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Moskow, Rusia. Prabowo menemui Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin, 13 April 2026 di Istana Kremlin.

Setelah pertemuan dengan Putin, Prabowo menugaskan Bahlil untuk mendiskusikan detail kerja sama itu dengan pemerintah Rusia. “Presiden Prabowo menugaskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menemui utusan khusus Presiden Putin dan Menteri Energi Rusia untuk pembahasan lanjutan lebih detail di Moskow,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 April 2026.

Teddy berujar, pertemuan Prabowo dengan Putin di Moskow menegaskan peningkatan kerja sama terkait pasokan energi nasional jangka panjang. Di antaranya termasuk cadangan minyak mentah dan liquified petroleum gas (LPG).

Melalui perjanjian itu, Indonesia bakal memperoleh suplai minyak mentah dan LPG dari Rusia. Kerja sama ini dijajaki melalui skema antarpemerintah government to government atau G2G maupun business-to-business alias B2B.

Selain itu, Indonesia menyatakan terbuka untuk memperluas ruang kerja sama dengan Rusia, termasuk pada pengembangan storage crude, pasokan jangka panjang minyak mentah dan LPG, penjajakan nuklir, hingga kerja sama di sektor mineral.