INFO NASIONAL – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menilai wacana penerapan skema war tiket dalam penyelenggaraan ibadah haji perlu dikaji secara hati-hati. Ia menilai isu yang lebih penting dibanding polemik war tiket adalah upaya mempercepat antrean keberangkatan bagi jemaah yang memiliki kondisi khusus, seperti lansia maupun jemaah dengan risiko kesehatan tinggi.

Ia menilai, kebijakan percepatan antrean tersebut dapat menjadi solusi bagi jemaah yang tidak memungkinkan menunggu terlalu lama untuk menunaikan ibadah haji. “Isunya bukan sekadar war tiket, tetapi bagaimana kita bisa mempercepat antrean bagi lansia, bagi yang berisiko tinggi, dan bagi mereka yang tidak memungkinkan menunggu waktu yang terlalu panjang,” jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Haji dan Umrah RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 April 2026.

Maman juga menilai skema tersebut dapat menjadi salah satu terobosan dalam mengatasi panjangnya masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia yang di beberapa daerah mencapai puluhan tahun. “Kita tidak ingin ada orang yang harus menunggu 30 atau 40 tahun lagi untuk berangkat haji, sampai mereka bertanya apakah masih memiliki umur atau tidak saat giliran itu tiba,” katanya.

Politisi Fraksi PKB itu mengatakan, Komisi VIII DPR RI berkomitmen kuat untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Ia bahkan menyebut para para anggota DPR siap menjadi juru bicara di daerah pemilihan masing-masing untuk memastikan masyarakat mengetahui kesiapan pemerintah dalam penyelenggaraan haji.

“Kami punya komitmen untuk menyukseskan haji ini. Bahkan kami siap menjadi juru bicara di daerah pemilihan masing-masing untuk menyampaikan bahwa tidak ada persiapan yang lebih sistematis dan lebih siap dibandingkan persiapan haji tahun ini,” ujarnya. (*)