Eberta
KETUA Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyatakan bisnisnya tidak terlibat dalam program tiga juga rumah yang digagas kakak kandungnya, Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, kebutuhan material konstruksi bangunan untuk proyek Prabowo itu besar, mulai dari semen, besi, kayu, mebel, hingga kabel listrik.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Adapun Hashim mengungkapkan hal tersebut dalam acara pencanangan pembangunan hunian dalam rangka mendukung program 3 juta rumah yang diselenggarakan di Jakarta, hari ini. Acara itu sekaligus meresmikan hunian vertikal alias rumah susun yang dikelola PT Kereta Api Indonesia (Persero), sebagai bagian dari proyek 3 juta rumah Prabowo.
Kepada Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, Hashim mengaku bahwa dirinya dulu memiliki pabrik semen. “Sebetulnya saya dulu punya pabrik semen, Pak Bobby. Tapi sudah dijual tahun 2000.. 2001, terpaksa dijual. Saya ingat-ingat ini, dengan program ini, kalau saya punya pabrik semen, aduh… luar biasa. Tapi sudah, sudah,” ucap Hashim, Senin, 16 Maret 2026.
Meski menyadari potensi keuntungan di balik program 3 juta rumah, Hashim mengklaim proyek tersebut pada prinsipnya adalah untuk rakyat. Maka dari itu, dia mempersilakan pengusaha-pengusaha konstruksi dan kontraktor untuk memegang proyek itu.
“Kami sudah sepakat, ya. Dan saya sudah sepakat, ya, bahwa kalau saya pribadi dan keluarga saya tidak akan ikut andil. Ini semua kontraktor-kontraktor, kami tidak ada kaitan,” ujarnya.
Meski begitu, Hashim membuka diri untuk terlibat dalam penyaluran internet murah ke hunian vertikal milik PT KAI. Diketahui, pada 12 November 2025 lalu, PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge meluncurkan Internet Rakyat (IRA) secara komersial. Surge merupakan perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Hashim.
Adapun sejalan dengan tawaran menyalurkan internet murah untuk program 3 juta rumah, Hashim menyatakan bersedia memberikan akses keterbukaan data kepada lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kecuali satu, saya selalu terbuka, internet murah, Pak Bobby. Rp 100.000 per bulan, bermanfaat. Mungkin saya titip nanti, ya. Tapi terbuka, ya, BPK, BPKP, KPK nanti terbuka,” kata Hashim.
