Cegah Kriminalitas, Polri Maksimalkan Penjagaan di Rest Area selama Mudik

Jakarta

Korlantas Polri telah meminta jajarannya untuk mengoptimalkan pengamanan di rest area selama musim mudik 2026. Hal itu untuk mencegah tindakan kriminal di rest area.

“Jadi untuk yang di rest area tentunya di pelaksanaan Operasi Ketupat ini ada 6 satgas. Kami sudah menyampaikan tadi ke salah satu satgas yaitu satgas tindak, kemudian satgas Gakkum, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan,” kata Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Faizal, di Command Center PJR Korlantas Polri di Km 29 Cikarang, Jawa Barat, Sabtu (15/3/2026) dini hari.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Upaya pengamanan juga akan melibatkan petugas lokal yang ada di rest area. Hal itu untuk lebih menambah pengamanan bagi kendaraan dan masyarakat yang ada di rest area.

“Termasuk dengan memberdayakan pengamanan-pengamanan yang ada di rest area tersebut, ya. Satpam dan mungkin juga ada beberapa yang sudah kerja sama,” sebutnya

Faizal juga menjelaskan pihaknya telah mengantisipasi jika terjadi antrean di SPBU. Hal itu agar antrean di SPBU tidak sampai mempengaruhi arus lalu lintas.

“Tentunya kami sudah antisipasi ini. Artinya kalau misalnya ada antrean, itu tidak mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Dan kami sampaikan juga bahwa antrean ini hanya mungkin sesaat saja,” tuturnya.

Diketahui, Operasi Ketupat 2026 dijadwalkan berlangsung dua pekan, mulai dari 13 hingga 25 Maret 2026. Diprediksi akan ada 143,9 juta perjalanan masyarakat yang melakukan mudik Lebaran tahun ini.

Pada hari kedua Operasi Ketupat 2026, 459.570 ribu kendaraan tinggalkan Jakarta. Diprediksi masih ada 76,9 persen atau 3,2 juta kendaraan belum meninggalkan Jakarta.

Kendaraan tersebut didominasi ke arah Timur pulau Jawa yang didominasi kendaraan pribadi. Diprediksi lonjakan kendaraan akan terjadi pada Rabu (18/3) hingga Jumat (20/3).

(ial/azh)

  • Related Posts

    TP PKK Salurkan Bantuan Sosial & Gelar Senam Sehat di Huntara Aceh Utara

    Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Tim Pembina (TP) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sekaligus Ketum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian mendorong pemulihan warga hunian sementara…

    Pemerintah Minta Masyarakat Waspada Tawaran Haji Tanpa Antre: Potensi Penipuan

    Jakarta – Satgas Haji dan Umrah mengimbau masyarakat mewaspadai tawaran naik haji tanpa antre. Pemerintah pelaksanaan haji dengan dipastikan ilegal. Hal itu disampaikan,Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *