Kemhan Bakal Rekrut 30.000 SPPI untuk Kopdes Merah Putih

KEMENTERIAN Pertahanan akan merekrut 30 ribu sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih. Ribuan SPPI ini akan menjadi tenaga pengawak bagi 80 ribu koperasi yang ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus tahun ini.

“Pemerintah menargetkan perekrutan dan pelatihan sekitar 30.000 tenaga pengawak melalui dukungan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri,” kata Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto dalam rapat percepatan program Koperasi Desa Merah Putih, sebagaimana dimuat dalam keterangan resmi Kemenhan pada Kamis, 12 Maret 2026. 

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait menjelaskan, perekrutan SPPI untuk Koperasi Desa Merah Putih terbuka untuk umum. Seluruh sarjana maupun magister dari semua jurusan bisa mendaftar sebagai calon pemimpin di koperasi tersebut. “Siapa saja boleh mengikuti asalkan memiliki syarat pendidikan terakhir sarjana,” kata Rico saat dihubungi pada Jumat, 13 Maret 2026.

Nantinya, kata dia, calon SPPI yang mendaftar akan melalui proses seleksi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan. Mereka yang lolos akan menempati posisi manajer di Koperasi Desa Merah Putih yang ada di berbagai daerah. 

Rico menyampaikan perekrutan SPPI untuk mengisi posisi di Koperasi Desa Merah Putih ini dijadwalkan akan dimulai pada Juni 2026. “Saat ini masih dalam tahap koordinasi lintas kementerian atau lembaga serta penyiapan,” katanya.

  • Related Posts

    TP PKK Salurkan Bantuan Sosial & Gelar Senam Sehat di Huntara Aceh Utara

    Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Tim Pembina (TP) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sekaligus Ketum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian mendorong pemulihan warga hunian sementara…

    Pemerintah Minta Masyarakat Waspada Tawaran Haji Tanpa Antre: Potensi Penipuan

    Jakarta – Satgas Haji dan Umrah mengimbau masyarakat mewaspadai tawaran naik haji tanpa antre. Pemerintah pelaksanaan haji dengan dipastikan ilegal. Hal itu disampaikan,Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *