Prabowo Ingatkan Pejabat: Open House Lebaran Jangan Mewah-mewahan

Jakarta

Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan jajaran di kabinetnya menjelang hari raya Idul Fitri. Dia meminta menteri-menterinya agar tidak menggelar ‘open house’ bermewah-mewahan saat momen Lebaran.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

“Kita juga harus memberi contoh open house atau apa jangan terlalu mewah-mewahan,” ujar Prabowo.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo mengungkit masih ada masyarakat yang kesulitan usai terdampak bencana. Dia lantas meminta para pejabat harus dapat memberi contoh kepada rakyat.

Meski begitu, Prabowo mengatakan instruksi itu bukan berarti melarang total pejabat menggelar open house. Sebab hal itu dapat berdampak pada roda perekonomian.

“Saudara kita di daerah bencana dan suasana ini kita kasih contoh ke rakyat tapi kita juga jangan total, istilahnya tutup semua acara, kalau tidak, ekonomi kita juga nggak jalan,” ujar dia.

Diketahui, sampai saat ini, pemerintah belum menetapkan tanggal pasti Idul Fitri 2026. Pemerintah melalui SKB 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026 menyampaikan bahwa libur Lebaran 2026 jatuh pada 21 Maret 2026. Namun, tetap perlu sidang isbat untuk menetapkan kapan Idul Fitri 2026 atau 1 Syawal 1447 H.

Berbeda dengan pemerintah, Muhammadiyah sudah lebih dulu mengumumkan tanggal Lebaran 2026. Berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) 1447 H dan informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Idul Fitri 1447 H/2026 M versi Muhammadiyah jatuh pada tanggal 20 Maret 2026.

(fca/idn)

  • Related Posts

    Pemerintah militer Myanmar menolak perundingan damai

    Pemimpin kudeta Min Aung Hlaing dipilih oleh parlemen sebagai presiden awal bulan ini setelah pemilu dicemooh sebagai pemilu palsu. Pemerintah Myanmar yang didukung militer telah mengundang kelompok-kelompok yang berseberangan untuk…

    permohonan bantuan hukum pro-Palestina tetap tinggi pada tahun 2025 di tengah tekanan kampus AS

    Washington, DC – tuntutan dukungan hukum terkait advokasi pro-Palestina tetap tinggi di Amerika Serikat pada tahun lalu, ketika Presiden Donald Trump mengancam aktivisme dan universitas dengan hukuman. Dalam laporan tahunan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *