GURU Besar Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada(UGM) Siti Mutiah Setyawati, menilai  keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace, yang diprakarsai Amerika Serikat, akan mempersulit Indonesia menjadi mediator untuk menghentikan perang Iran dengan Amerika dan Israel. 

Sebagai sesama anggota BoP, ia menyebutkan Indonesia kadung dipersepsikan memiliki hubungan baik dengan Amerika dan Israel. Posisi itu berpotensi memunculkan kesan keberpihakan Indonesia dalam konflik Timur Tengah ini. 

Padahal, Siti menjelaskan, persepsi netralitas menjadi faktor yang paling penting dalam keberhasilan diplomasi perdamaian. Ketika sebuah negara dianggap berada dalam blok tertentu, peluang untuk diterima sebagai mediator menjadi sangat kecil. 

“Mediator harus berada dalam posisi netral, sementara ketika Indonesia masuk dalam BoP yang beranggotakan Amerika Serikat dan Israel maka akan sulit bagi pihak lain seperti Iran untuk menerima Indonesia sebagai penengah,” tutur Siti dikutip dari laman UGM pada Sabtu, 7 Maret 2026. 

Sebab itu, Siti berpendapat pemerintah perlu mempertimbangkan ulang langkah diplomasi Indonesia dalam konstelasi politik global. Kata dia, kapasitas diplomasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh posisi mereka dalam struktur kekuatan internasional. Negara berkembang seperti Indonesia, menurut dia, perlu berhati-hati ketika melibatkan diri dalam konflik besar antar kekuatan global. 

“Dalam struktur kekuatan global, Indonesia masih berada pada kelompok negara berkembang sehingga perlu realistis melihat kapasitas diplomasi dalam konflik besar seperti yang terjadi di Timur Tengah,” ucap dia. 

Alih-alih bersikeras menawarkan diri menjadi mediator, Siti menekankan perhatian pemerintah seharusnya diarahkan pada keselamatan warga Indonesia yang berada di kawasan konflik tersebut. Konflik yang meningkat menimbulkan risiko bagi ribuan WNI yang bekerja dan tinggal di wilayah Teluk. 

“Hal yang paling mendesak sebenarnya menyelamatkan WNI di kawasan tersebut karena jumlah WNI di wilayah Teluk sangat besar dan keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama,” ucapnya. 

Lagi pula, pengamat Timur Tengah itu menjelaskan konflik Iran dan Amerika Serikat telah terbentang panjang sehingga membuat konflik ini sulit diselesaikan dalam waktu singkat. Hubungan kedua negara telah memburuk sejak revolusi Iran pada 1979. 

Dalam banyak kasus, kata Siti, hubungan Iran dengan negara barat kerap diwarnai ketidakpercayaan yang kuat. Situasi ini juga berkaitan dengan berbagai kebijakan sanksi ekonomi dan tekanan politik internasional terhadap Iran. 

“Dalam pengalaman hubungan internasional, konflik seperti ini sering berlangsung sangat lama dan bisa berlanjut hingga bertahun-tahun tergantung pada dinamika kekuatan yang terlibat.”

Eskalasi konflik di Timur Tengah memuncak sejak rudal Amerika menyerang Iran pada Sabtu, 26 Februari 2026. Iran melawan dengan melancarkan serangan balasan ke sejumlah pangkal militer AS yang ada kawasan Teluk, seperti Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Adapun perang pecah usai AS dan Iran batal membuat kesepakatan tentang pemakaian nuklir di Jenewa, Swis, pada 26 Februari 2026. 

Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan Iran ihwal tawaran Indonesia untuk melakukan mediasi eskalasi konflik. Ia menyampaikan secara langsung niat Indonesia menjadi mediator dalam komunikasi telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.

“Saya berkomunikasi dengan kedua belah pihak, pihak AS dan pihak Iran,” ucap Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam, 3 Maret 2026.