Dasco Ungkap Pengusul Thomas sebagai Deputi Gubernur BI

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pencalonan Thomas Djiwandono sebagai kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia bukan usulan Presiden Prabowo Subianto. Termasuk untuk dua calon lainnya.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Adapun tiga nama calon deputi gubernur bank sentral negara ialah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin Juhro, dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono.

“Usulan nama-nama itu bukan dari presiden, tetapi dari Gubernur BI,” kata dia ditemui di kompleks DPR/MPR, Jakarta, pada Rabu, 21 Januari 2026.

Dia menjelaskan proses pencalonan ketiga kandidat Deputi Gubernur BI tersebut. Dia mengatakan adanya pencalonan ini dikarenakan Deputi Gubernur BI Juda Agung mengajukan pengunduran diri pada 13 Januari 2026. “Lalu kemudian, yang saya tahu Gubernur BI mengirimkan surat kepada presiden,” ujarnya.

Dasco mengatakan ada tiga nama yang diusulkan Gubernur BI Perry Warjiyo ke kepala negara. Presiden, kata dia, syahdan meneruskan surat dari Gubernur BI itu kepada lembaga legislatif. “Untuk kemudian dilakukan fit and proper (test),” katanya.

Menurut dia, pengambilan keputusan di BI bersifat kolektif kolegial. Artinya keputusan mencalonkan keponakan Prabowo sebagai deputi gubernur bank sentral telah disetujui oleh jajaran pimpinan BI.

“Sehingga kalau dikatakan ada intervensi misalnya dari presiden, pengusulan itu dari Gubernur BI,” ucap Dasco.

Adapun DPR menjadwalkan uji kepatutan dan kelayakan untuk tiga calon deputi gubernur BI itu pada 23 dan 26 Januari mendatang. Setelahnya dilakukan pemilihan untuk kemudian disahkan dalam rapat paripurna DPR.

  • Related Posts

    Pemerintah militer Myanmar menolak perundingan damai

    Pemimpin kudeta Min Aung Hlaing dipilih oleh parlemen sebagai presiden awal bulan ini setelah pemilu dicemooh sebagai pemilu palsu. Pemerintah Myanmar yang didukung militer telah mengundang kelompok-kelompok yang berseberangan untuk…

    permohonan bantuan hukum pro-Palestina tetap tinggi pada tahun 2025 di tengah tekanan kampus AS

    Washington, DC – tuntutan dukungan hukum terkait advokasi pro-Palestina tetap tinggi di Amerika Serikat pada tahun lalu, ketika Presiden Donald Trump mengancam aktivisme dan universitas dengan hukuman. Dalam laporan tahunan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *