ANGGOTA Gerakan Nurani Bangsa, Alissa Wahid, menilai TNI tidak perlu ditugaskan dalam penanganan terorisme. Menurut dia, rancangan Peraturan Presiden tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme tidak perlu. Alasannya, kewenangan TNI berpotensi tumpang tindih dengan kepolisian. 

“Akan terjadi tumpah tindih,” kata dia dalam konferensi pers pesan GNB di Grha Pemuda, kompleks Katedral Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Januari 2026.

Putri sulung mantan presiden Abdurrahman Wahid ini ingin TNI bekerja untuk mempertahankan kedaulatan negara. Penanganan terorisme bukan bagian dari fungsi pertahanan. 

Kata Alissa, penempatan TNI dalam urusan terorisme tidak ada urgensi. Menurut dia, mekanisme penanganan terorisme oleh kepolisian sudah baik. “Misalnya, angka kasus terorisme itu berkurang sangat drastis sejak dua dekade terakhir,” kata dia. 

Menurut dia, tantangan saat ini bukan terorisme. Namun, kemerdekaan keyakinan beragama dan berkeyakinan. “Hal yang eksklusif itu bukan masalah terorisme. Itu masalah keberagaman. Jadi tidak tidak perlu ada perubahan dalam hal mekanisme penanganan terorisme,” ujar dia. 

Berdasarkan salinan dokumen yang dilihat Tempo, rancangan perpres berjumlah tujuh halaman itu terdiri dari delapan bab dan 14 pasal. 

Penyusunan draf perpres itu berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. 

Kemunculan rancangan perpres ini memancing penolakan publik. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengatakan draf ini sangat berbahaya bagi demokrasi dan berpotensi mendorong praktik pelanggaran hak asasi manusia. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan dokumen rancangan perpres tersebut belum final dan baru akan dibahas. Prasetyo meminta publik tidak langsung melihat sebuah aturan semata-mata sebagai upaya pemerintah memperluas kewenangan TNI.