PEMERINTAH Kota Surabaya resmi membentuk Satuan Tugas Anti-Preman. Satgas ini tersebar di lima titik wilayah Surabaya untuk memberantas praktik premanisme.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan satgas ini bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian RI. Satgas Anti-Preman akan memiliki posko di lima titik, yakni Surabaya bagian pusat, timur, barat, utara, dan selatan.

“Di setiap wilayah ada penanggungjawabnya. Mereka akan berputar di setiap wilayah,” kata Eri pada Rabu malam, 31 Desember 2025.

Eri melanjutkan, Satgas Anti-Preman akan segera melaksanakan apel kesiapan dan bertugas di setiap wilayah. Pemkot juga menyiapkan posko satgas ini di samping Inspektorat Surabaya sebagai pusat aduan dan koordinasi bersama.

“Kami berkomitmen menjaga Kota Surabaya. Tidak ada lagi praktik premanisme. Jika masih ada premanisme, kami proses secara hukum,” ucapnya.

Eri juga menghimbau masyarakat segera melapor apabila menemukan praktik premanisme di lingkungannya. Setiap laporan yang masuk akan ditindak oleh Satgas Anti-Preman.

Saat disinggung soal keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam praktik premanisme, Eri menyatakan hal itu adalah ranah kepolisian. Namun, jika benar ada keterlibatan itu, Pemkot Surabaya akan membubarkan ormas tersebut.

“Yang menentukan ada atau tidaknya keterlibatan lembaga (ormas) adalah aparat penegak hukum. Kalau terbukti ada lembaga ormas terlibat, akan kami rekomendasikan untuk dibubarkan,” ia menegaskan.

Sebelumnya, terjadi insiden pengusiran paksa oleh oknum massa kepada seorang warga Surabaya dari rumahnya, Elina Widjajanti. Akibat kasus ini, Eri berencana membentuk Satgas Anti-Preman. Terlebih, pengusiran ini diduga melibatkan kelompok dari sebuah ormas.

“Kemarin kejadian ini viral karena dilakukan oleh ormas, maka akan kami bentuk Satgas Anti-Preman yang melibatkan TNI, Polri, dan semua suku di Surabaya,” kata Eri.