‎GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang penanaman baru kelapa sawit di seluruh wilayah provinsinya. Larangan penanaman kelapa sawit ini berlaku untuk lahan milik masyarakat, badan usaha, maupun pihak lainnya.

‎Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/Perek tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit di Wilayah Provinsi Jawa Barat, yang diteken Dedi Mulyadi pada 29 Desember 2025. Dedi Mulyadi mengatakan larangan penanaman sawit dilakukan dalam rangka menjaga keberlanjutan hidup serta sumber daya alam, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai karakteristik daerah.
‎
‎”Perlu dilakukan pengendalian terhadap pengembangan komoditas perkebunan yang tidak didukung oleh kondisi agroekologi dan karakteristik daerah Provinsi Jawa Barat,” kata Dedi dalam surat edaran yang dilihat Tempo pada Kamis, 1 Januari 2026.
‎
‎Dedi mengatakan areal yang sudah ditanami kelapa sawit untuk dilakukan pengalihan komoditas perkebunan secara bertahap. Dia meminta wilayah perkebunan tersebut ditanami komoditas unggulan daerah. 
‎
‎Khususnya komoditas yang sesuai dengan kondisi agroekologi, daya dukung lingkungan, serta sesuai dengan karakteristik daerah setempat. Mantan Bupati Purwakarta ini juga mengimbau agar areal perkebunan kelapa sawit di wilayahnya bisa diganti dengan komoditas yang mendukung pelestarian fungsi ekologis, konservasi tanah maupun air, serta yang tidak berisiko merusak lingkungan.
‎
‎Dedi meminta agar bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat untuk melaksanakan kebijakan ini. Pemerintah kabupaten-kota diminta untuk memetakan areal kelapa sawit yang ada di wilayah masing-masing, sekaligus membina dan mendampingi petani ataupun pelaku usaha perkebunan untuk mengganti komoditas.
‎
‎”Pelaksanaan pengalihan komoditas agar tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi masyarakat, peningkatan kesejahteraan petani, dan tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan,” kata politikus Partai Gerindra tersebut.