Ada Penyempitan Jalan di Jalur Puncak, Bupati Bogor: Akan Ada Penataan

Bogor

Ada Sejumlah penyempitan jalan atau bottleneck di Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat. Bottleneck tersebut yang kerap menjadi titik kepadatan, salah satunya ada di Simpang Gadog.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan bottleneck tersebut nantinya akan masuk ke dalam agenda penataan kawasan Puncak. Pihaknya telah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas hal tersebut.

“Rencana penataan menyeluruh jalur Puncak, insyaallah kita akan laksanakan di tahun 2026. Kajian kita susun bersama di tahun 2025 antara pemerintah Kabupaten Bogor dengan Polres Bogor dan dengan instansi terkait lainnya,” kata Rudy, Kamis (1/1/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rudy menyebut bahwa Detail Engineering Design (DED) penataan sudah ada. Sehingga pada tahun ini, tahapan penataan akan mulai dilakukan.

“DED perencanaan sudah ada, tahapan-tahapan akan kita mulai di awal tahun 2026” ungkapnya.

Untuk anggaran yang digunakannya, dia mengatakan akan menggunakan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) Kabupaten Bogor. Meskipun status jalannya merupakan jalan nasional, yang mana menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Walaupun jalannya berstatus jalan nasional, tapi hari ini kita yang namanya sebuah kolaborasi tidak menunggu dari pihak manapun,” sebutnya.

“Mana yang lebih dulu dapat merealisasikan, kita realisasikan. Karena tujuannya adalah kita ingin melayani seluruh masyarakat yang masuk ke area wilayah Puncak,” tambah Rudy.

(rdh/lir)

  • Related Posts

    TP PKK Salurkan Bantuan Sosial & Gelar Senam Sehat di Huntara Aceh Utara

    Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Tim Pembina (TP) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sekaligus Ketum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian mendorong pemulihan warga hunian sementara…

    Pemerintah Minta Masyarakat Waspada Tawaran Haji Tanpa Antre: Potensi Penipuan

    Jakarta – Satgas Haji dan Umrah mengimbau masyarakat mewaspadai tawaran naik haji tanpa antre. Pemerintah pelaksanaan haji dengan dipastikan ilegal. Hal itu disampaikan,Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *