Jakarta –

KPK masih mengusut kasus korupsi beras bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) periode 2020-2021. KPK hari ini memanggil enam orang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Jawa Tengah untuk diperiksa terkait kasus tersebut.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) TA 2020,” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (11/11/2025).

Budi mengatakan pemeriksaan akan dilakukan di Polrestabes Semarang. Berikut detail nama pendamping PKH yang dipanggil hari ini:

1. Theo Markis, Pendamping PKH Korwil Jawa Tengah
2. Titik Puji Rahayu, Pendamping PKH Korwil Jawa Tengah
3. Setiawan Kosasih, Pendamping PKH Korwil Jawa Tengah
4. Muhammad Arifin Arif Rohman Muis, Pendamping PKH Korwil Jawa Tengah
5. Ibnu Rouf, Pendamping PKH Korwil Jawa Tengah
6. Vita Kurniasari, Pendamping PKH Korwil Kabupaten Semarang

Sebagai informasi, pada Agustus 2025, KPK mengumumkan telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus korupsi distribusi bansos di Kemensos pada 2020. Tersangka itu terdiri atas tiga orang dan dua korporasi.

KPK juga mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus ini. Mereka adalah Komisaris Utama PT Dosni Roha, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT), Direktur Operasional DNR Logistics tahun 2021-2024 Herry Tho (HT), Dirut DNR Logistics tahun 2018-2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT), serta Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos, Edi Suharto (ES).

KPK menyebutkan kasus ini terkait dengan pembagian 5 juta bansos di 15 provinsi. KPK juga mendalami bagaimana mekanisme pembagian 5 juta bansos tersebut.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kemensos pada 2020. Laporan itu kemudian diselidiki.

(mib/zap)