PERISTIWA ledakan di SMAN 72 Jakarta pada pekan lalu membuat Presiden Prabowo Subianto berencana membatasi pelajar untuk bermain gim online bergenre kekerasan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan salah satu contoh gim yang akan dibatasi adalah gim online perang PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG).

“Di situ ada jenis-jenis senjata. Mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi,” kata Prasetyo di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Ahad, 9 November 2025.

Ketua DPP Partai Gerindra ini mengatakan gim perang secara psikologis membuat anak menganggap kekerasan suatu hal biasa. Prabowo, kata Prasetyo, merasa pengaruh gim online kurang baik bagi generasi Indonesia ke depan.

Ledakan di SMAN 72 Jakarta pada Jumat pekan lalu tersebut mengakibatkan 96 orang cedera. Polisi menyebut terduga pelaku juga menjadi korban ledakan merupakan salah satu siswa. Terduga pelaku itu ditemukan terkapar bersimbah darah di sekitar TKP. Ketika ditemukan, terdapat senjata mainan di sampingnya yang bertuliskan nama-nama teroris dunia.

Sejumlah saksi yang merupakan siswa SMAN 72 Jakarta mengatajan terduga pelaku ledakan menjadi korban perundungan. Terduga pelaku juga disebut kerap menggambar senjata dan menonton video kekerasan. Atas temuan awal tersebut, pemerintah berinisiatif membatasi siswa bermain gim online untuk mencegah kekerasan kembali terjadi di sekolah. 

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudin mengomentari rencana tersebut. Menurut dia, masalah kekerasan di sekolah tidak boleh disederhanakan hanya pada faktor permainan. Ia melihat terpaparnya siswa oleh kekerasan tidak hanya muncul dari gim online semata, melainkan media sosial secara keseluruhan. 

“Salah sasaran kalau penyebab insiden ini dikerucutkan ke kekerasan dalam game,” kata Hetifah. “Kasus ini arahnya lebih kepada doktrinasi anak melalui media online, jangan sampai fokusnya salah sasaran,” tuturnya pada Senin, 10 November 2025.

Sosiolog dari Universitas Indonesia, Ida Ruwaida, menilai kebijakan ini sebetulnya sudah terlambat. Kekerasan dalam dunia digital sudah sejak lama dikonsumsi oleh pelajar di Indonesia. Baik lewat gim online, tayangan di televisi, dan konten di media sosial. “Mereka tidak lagi sensitif pada kekerasan,” kata Ida pada Senin, 10 November 2025.

Selain itu, Ida berpendapat kebijakan reaktif seperti membatasi gim online tidak akan menyelesaikan akar masalah. Terkecuali, jika negara mau menyusun kebijakan yang lebih komprehensif, yakni dengan membatasi produksi segala macam bentuk produk yang berbau kekerasan. “Termasuk mempersulit  akses untuk mengonsumsinya,” ucap dia. 

Sependapat dengan Ida, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) juga melihat kebijakan membatasi gim online saja tidak cukup. Pemerintah harus menyusun kebijakan yang lebih sistemik dengan membatasi penyedia layanan memproduksi gim atau konten yang berbau kekerasan. 

Koordinator P2G Iman Zaenatul Heri mengatakan pemerintah harus memiliki kedaulatan data di bidang pendidikan. Kedaulatan data adalah ketika data siswa yang sudah dihimpun pemerintah betul-betul terlindungi dan bisa digunakan untuk mencegah siswa mengakses konten-konten yang berbahaya bagi mereka. 

Dengan data itu, pemerintah bisa mewajibkan penyedia layanan gim online memblokir siswa, bahkan sebelum permainan itu diluncurkan. Iman lantas menekankan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi harus mengubah cara mereka menangani konten-konten negatif dan ilegal. 

Tanpa perubahan itu, Iman ragu kebijakan membatasi siswa terhadap gim online akan efektif. “Komdigi ini kan tidak pernah berhasil dalam menghentikan judi online. Bagaimana mungkin kami percaya pemerintah bisa menghentikan konten kekerasan dalam gim online?” tutur dia.