Bawaslu Kepulauan Mentawai diminta cepat olah data PDPB

Bawaslu Kepulauan Mentawai diminta cepat olah data PDPB

  • Senin, 20 Oktober 2025 04:52 WIB
  • waktu baca 2 menit
Bawaslu Kepulauan Mentawai diminta cepat olah data PDPB
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di Kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Sabtu (18/10/2025). ANTARA/HO-Bawaslu RI

Jakarta (ANTARA) – Pengawas Pemilu RI meminta jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, agar dapat tepat waktu atau cepat dalam mengolah data pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB).

“Semua harus gerak bersama. Jangan jadikan keterbatasan sebagai alasan,” ujar Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/10) malam.

Selain itu, Lolly mengingatkan jajaran Bawaslu Kepulauan Mentawai agar dapat merapikan dokumen dan arsip kelembagaan pascapengawasan PDPB.

“Semua harus diarsipkan dengan baik. Jangan sampai ketika ditanya belum siap,” katanya.

Sementara itu, dia menjelaskan kehadiran Bawaslu RI di Kepulauan Mentawai adalah untuk memastikan setiap Bawaslu daerah di Tanah Air mendapatkan perhatian sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Terlebih, kata dia, Bawaslu Kepulauan Mentawai memiliki cara kerja pengawasan yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia.

“Wilayah kepulauan perlu ada penyesuaian. Kebutuhan berbeda dengan wilayah lain,” ujarnya.

Saat ini, Bawaslu di tiap daerah melaksanakan PDPB selama masa nontahapan pemilu.

Adapun PDPB di tingkat kabupaten/kota dilakukan setiap triwulan.

Baca juga: Bawaslu RI berkolaborasi dengan Bawaslu Kalsel laksanakan PDPB

Baca juga: KPU Kalsel tetapkan pemilih berkelanjutan 3.061.937 orang

Baca juga: KPU : Pemilih di Sulsel bertambah 1.751 orang

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

Rekomendasi lain

  • Related Posts

    Pemerintah militer Myanmar menolak perundingan damai

    Pemimpin kudeta Min Aung Hlaing dipilih oleh parlemen sebagai presiden awal bulan ini setelah pemilu dicemooh sebagai pemilu palsu. Pemerintah Myanmar yang didukung militer telah mengundang kelompok-kelompok yang berseberangan untuk…

    permohonan bantuan hukum pro-Palestina tetap tinggi pada tahun 2025 di tengah tekanan kampus AS

    Washington, DC – tuntutan dukungan hukum terkait advokasi pro-Palestina tetap tinggi di Amerika Serikat pada tahun lalu, ketika Presiden Donald Trump mengancam aktivisme dan universitas dengan hukuman. Dalam laporan tahunan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *