Kementerian PKP dan Bappenas memperkuat skema pembiayaan alternatif

Kementerian PKP dan Bappenas memperkuat skema pembiayaan alternatif

  • Jumat, 12 September 2025 14:42 WIB
  • waktu baca 2 menit
Kementerian PKP dan Bappenas memperkuat skema pembiayaan alternatif
Kementerian PKP melakukan rapat koordinasi lanjutan bersama Bappenas di Jakarta. Kementerian PKP dan Bappenas memperkuat skema pembiayaan alternatif untuk Program 3 Juta Rumah. ANTARA/HO-Komunikasi Publik Kementerian PKP

Kementerian PKP melihat adanya peluang optimalisasi sumber pendanaan alternatif.

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkuat skema pembiayaan alternatif untuk Program 3 Juta Rumah.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam menyukseskan program ini.

“Kementerian PKP akan terus berkoordinasi dengan Bappenas, kegiatan-kegiatan maupun program yang mengintegrasikan seluruh dukungan pendanaan dan pembiayaan untuk Program 3 Juta Rumah yang diselaraskan dengan RPJMN, disesuaikan dengan prinsip-prinsip Bappenas maupun PKP,” ujar Didyk dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Dalam rangka percepatan program pembangunan 3 juta rumah, Kementerian PKP melakukan rapat koordinasi lanjutan bersama Bappenas dengan fokus pada dukungan pembiayaan non-APBN dan pinjaman luar negeri.

Melalui rapat ini, Kementerian PKP berharap tercipta sinergi yang lebih kuat dalam penyusunan rencana kerja, pemetaan kebutuhan anggaran, serta koordinasi teknis yang mendukung percepatan pembangunan perumahan di seluruh wilayah Indonesia.

Selain mengupayakan dukungan melalui APBN, Kementerian PKP melihat adanya peluang optimalisasi sumber pendanaan alternatif.

Pemanfaatan instrumen pembiayaan berupa pinjaman luar negeri, investasi asing, dan skema inovatif lainnya diharapkan mampu memberikan dukungan tambahan dalam percepatan Program 3 Juta Rumah.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PKP juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan Non-APBN, di antaranya meliputi Redesain (Redesign) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Kemudian Kredit Program Perumahan, Pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Indonesia, Program Gotong Royong/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibilty atau CSR) serta fasilitasi regulasi.

Program 3 Juta Rumah merupakan penjabaran dari Astacita Presiden Prabowo, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga berpenghasilan rendah.

Baca juga: Kementerian PKP menjaring aspirasi percepatan program Tiga Juta Rumah

Baca juga: Gandeng Bank Jakarta, Pemprov Jakarta Percepat Kredit Program 3 Juta Rumah

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

Rekomendasi lain

  • Related Posts

    TP PKK Salurkan Bantuan Sosial & Gelar Senam Sehat di Huntara Aceh Utara

    Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Tim Pembina (TP) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sekaligus Ketum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian mendorong pemulihan warga hunian sementara…

    Pemerintah Minta Masyarakat Waspada Tawaran Haji Tanpa Antre: Potensi Penipuan

    Jakarta – Satgas Haji dan Umrah mengimbau masyarakat mewaspadai tawaran naik haji tanpa antre. Pemerintah pelaksanaan haji dengan dipastikan ilegal. Hal itu disampaikan,Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *