Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut pengajuan dana hibah saat memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Nur Hakim, sebagai saksi pada Rabu (25/6).

“Saksi hadir, dan didalami terkait peran maupun pengetahuannya atas pengajuan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dan lembaga,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Budi juga mengatakan bahwa Nur Hakim didalami mengenai besaran biaya komitmen yang diminta oleh pihak-pihak terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk pokmas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2021–2022.

Selain legislator itu, Budi mengatakan bahwa penyidik KPK mendalami materi yang sama saat memeriksa dua saksi lain pada Rabu (25/6), yakni dua orang pihak swasta bernama Miftahul Kamil dan Mohammad Ruji.

Sebelumnya, KPK pada 12 Juli 2024 mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim tersebut.

Dari 21 orang tersangka, empat orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan 17 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap.

Dari empat orang tersangka penerima suap, tiga orang merupakan penyelenggara negara dan satu orang lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara.

Untuk 17 orang tersangka pemberi suap, sebanyak 15 orang di antaranya adalah pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.