Wamena (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan (Papeg) mengharapkan kunjungan rombongan Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk di Papua Pegunungan, dapat mempercepat pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo di Wamena, Jumat, mengatakan kunjungan rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Bahtra Banong dan Wamendagri Ribka Haluk menjadi satu loncatan besar dalam persiapan pembangunan KIPP Papua Pegunungan.

“Kami berharap dengan kunjungan rombongan komisi II DPR RI yang dipimpin saudara Bahtra Banong dan ibu Ribka Haluk akan mempercepat pembangunan KIPP untuk memperlancar proses pelayanan kepada masyarakat delapan kabupaten,” kata Gubernur Tabo.

Baca juga: Kemendagri apresiasi progres pembangunan KPP Papua Selatan

Tim Komisi II DPR RI dan Wamendagri mengunjungi Provinsi Papua Pegunungan untuk melihat sejauh mana persiapan lokasi KIPP yang akan dibangun kantor gubernur, Majelis Rakyat Papua (MRP) Pegunungan dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Pegunungan.

Menurut Gubernur Tabo, lokasi pembangunan KIPP Papua Pegunungan berlokasi di kebun biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya.

“Lokasi yang akan dibangun kawasan induk pusat pemerintahan Papua Pegunungan itu luasan lahan 122,5 hektare. Lokasi ini merupakan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya yang telah dihibahkan melalui proses penyerahan aset beberapa waktu lalu kepada Pemprov Papua Pegunungan,” ujarnya.

Baca juga: Kemendagri: Kunjungan DPR di Papua Selatan bentuk serius tinjau DOB

Dia menjelaskan pembangunan KIPP Papua Pegunungan tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), melainkan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Anggaran sudah ada, tetapi sementara masih diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI karena lokasi masih belum ada. Tetapi dengan kami mempercepat penentuan lokasi maka anggaran pembangunan itu akan dibuka, setelah rekomendasi dari kunjungan Komisi II DPR RI dan ibu Wamendagri,” katanya.

Dia mengharapkan masyarakat Jayawijaya khususnya di lokasi pembangunan dapat mendukung semua proses pembangunan KIPP Papua Pegunungan, sehingga daerah tersebut menjadi pusat pemerintahan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025