Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengatakan pihaknya akan memperkuat peran UMKM dan koperasi, sehingga memacu realisasi investasi di daerah.

Menurut dia, di Jakarta, Sabtu, upaya yang dilakukan yakni dengan penyempurnaan atau merevisi peraturan daerah (perda), salah satunya yakni milik Provinsi Kalimantan Selatan.

Regulasi yang dimaksud yakni revisi Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal agar selaras dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023.

“Saran saya untuk adanya pasal penyertaan usaha terhadap kegiatan investasi itu sendiri, agar operasi pertambangan dan lain-lain dapat melibatkan UMKM atau koperasi. Supaya pelaku usaha lokal bisa mendapatkan porsi yang baik terhadap kegiatan investasi di daerah,” kata Todotua.

Wameninves menyampaikan Kalimantan Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan investasi, terutama melalui pemanfaatan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan sumber daya alam unggulan, seperti batu bara dan kelapa sawit.

Oleh karena itu, regulasi baru perlu dirancang untuk memberikan insentif yang lebih jelas bagi investor, memastikan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam ekosistem investasi, serta membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja daerah.

Penyempurnaan regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mempercepat proses perizinan, melalui integrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko.

Ia juga menyampaikan pihaknya sudah memfasilitasi program kemitraan bagi usaha besar dengan UMKM melalui fitur kemitraan dalam sistem OSS.

Berdasarkan data realisasi investasi di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024, Provinsi Kalimantan Selatan mencatatkan nilai realisasi sebesar Rp24,8 triliun.

Nilai tersebut berasal dari tiga sektor yaitu pertambangan dengan kontribusi 51,56 persen, transportasi, gudang, dan telekomunikasi 14,12 persen, tanaman pangan, perkebunan, serta peternakan 7,08 persen.

Baca juga: Polri siap tindak tegas preman berkedok ormas yang ganggu investasi

Baca juga: Rosan: Hilirisasi dan energi terbarukan jadi sektor fokus investasi

Baca juga: Wapres: Kadin berperan strategis jaga iklim investasi RI

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025