Padang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengatakan keterbatasan anggaran menjadi penyebab utama ajang balap sepeda Tour de Singkarak (TdS) yang sudah dimulai pada 2009 tidak lagi digelar.

“Saat ini dengan keterbatasan keuangan maka pelaksanaan TdS akan sangat sulit dilaksanakan lagi,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar Luhur Budianda di Padang, Selasa.

Untuk melaksanakan satu agenda TdS setidaknya Pemerintah Provinsi Sumbar harus menggelontorkan biaya Rp9 miliar. Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota hingga pemerintah pusat juga harus mengeluarkan anggaran yang tergolong besar guna mendukung ajang balap sepeda internasional itu.

Namun, untuk tetap menjaga kunjungan pariwisata olahraga (sport tourism) di Ranah Minang tetap eksis, Pemerintah Provinsi Sumbar bersama kabupaten dan kota lainnya berinovasi dengan membuat ajang balap sepeda layaknya penyelenggaraan TdS.

“Belakangan ini kita punya event balap sepeda yang skalanya juga nasional dengan melibatkan komunitas pecinta balap sepeda,” ujarnya.

Ia menambahkan saat ini Pemerintah Provinsi Sumbar sedang mengkaji kemungkinan Intellectual Property (IP) TdS diserahkan kepada pihak ketiga. Langkah ini dilakukan agar dapat menghemat biaya keluar penyelenggaraan namun tetap mendapat pemasukan bagi daerah.

“Kita dibantu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang sedang appraisal, dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena TdS sudah dilaksanakan sejak 2009,” jelasnya.

Ajang balap sepeda jalan raya profesional tahunan tersebut pertama kali digelar pada 2009. Lintasan TdS melewati Danau Singkarak dan kota atau kabupaten lain di Ranah Minang yang menyuguhkan pemandangan alam. Berdasarkan catatan panjang lintasan balap sepeda tersebut mencapai 1.267 kilometer.

Baca juga: Pemprov Sumbar gelar dua agenda internasional untuk gaet wisman

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025