Jakarta (ANTARA) – Nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Polri dan Kementerian Kehutanan akan mengatur soal penertiban bisnis di kawasan kehutanan sebagai komitmen dalam melindungi hutan Indonesia.

“Di antaranya tentang penertiban bisnis ilegal di kawasan kehutanan,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ketika membahas perihal kerja sama antara Polri dan Kemenhut di Jakarta, Senin.

Raja Juli mengatakan bahwa kunci dari penertiban bisnis di kawasan hutan adalah penegakan hukum.

Ia lantas berkomitmen untuk menghentikan seluruh bentuk penjarahan, baik yang bersifat personal, komunal, maupun korporasi, di kawasan hutan Indonesia.

Untuk mempertahankan kawasan hutan Indonesia, Raja Juli juga menyatakan tidak ada cara lain selain melakukan reforestasi di daerah-daerah yang selama ini menjadi daerah kritis dan daerah tandus.

“Untuk lebih perinci, tunggu 2–3 minggu lagi untuk MoU-nya,” ucapnya.

Raja Juli menjelaskan bahwa kerja sama tersebut bertujuan untuk melaksanakan perintah Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan agar hutan di Indonesia tidak hanya menjadi paru-paru dunia, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri siap mendukung program-program Kementerian Kehutanan sebagai bentuk sinergisitas antara kementerian dan lembaga.

Kerja sama tersebut meliputi pertukaran informasi, melakukan pelatihan bersama untuk menyamakan kemampuan sumber daya manusia (SDM), hingga kerja sama dalam bidang pengawasan dan penyelidikan.

Ke depannya, Jenderal Pol. Listyo Sigit menyoroti pekerjaan rumah bagi Polri dan Kementerian Kehutanan adalah menangani kebakaran hutan dan lahan atau (karhutla).

Baca juga: Kapolri-Kemenhut bekerja sama jaga hutan Indonesia
Baca juga: Kejagung bertemu Menhut koordinasikan penegakan hukum kehutanan

Pewarta: Putu Indah Savitri/Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024