INFO NASIONAL – Sebagai negara kepulauan dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan seluruh warganya memperoleh perlindungan jaminan kesehatan. Namun melalui komitmen kuat dan kerja sama lintas pemangku kepentingan, lebih dari 98 persen penduduk kini telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Dalam 10 tahun, Indonesia tidak hanya memperluas kepesertaan hingga menjangkau hampir seluruh penduduk, tetapi juga berhasil menata tata kelola pembiayaan hingga menghadirkan pelayanan yang semakin mudah diakses. Ini merupakan lompatan besar dalam sistem kesehatan nasional di Indonesia,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti saat menerima kunjungan perwakilan lebih dari 20 negara di dunia yang tergabung dalam Joint Learning Network (JLN) dan utusan World Bank, Jumat, 14 November 2025.

Keberhasilan yang didapat, kata Ghufron, tidak lepas dari langkah besar yang dilakukan dalam melakukan digitalisasi di seluruh lini layanan. Menurut dia transformasi digital kini telah menjadi pondasi utama untuk meningkatkan kemudahan akses dan efisiensi pelayanan.

“Digitalisasi adalah kunci. Di era yang kini serba digital, kami dapat melayani peserta lebih cepat, lebih akurat, dan lebih transparan. Ini yang membuat skema JKN mampu berjalan dengan efektif dengan jumlah peserta yang kian bertambah,” kata Ghufron.

BPJS Kesehatan menghadirkan sejumlah layanan digital yang secara signifikan mengubah pengalaman peserta, mulai dari Aplikasi Mobile JKN, integrasi layanan antrean online di fasilitas kesehatan hingga i-Care JKN. Terbaru, pemanfaatan NIK digunakan dalam inovasi Face Recognition BPJS Kesehatan (FRISTA) yang merupakan sistem identifikasi dan autentikasi yang menggunakan fitur wajah untuk proses verifikasi identitas peserta JKN. Dengan FRISTA verifikasi akan menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga mampu mengurangi antrean dan meminimalisir kesalahan.

Selain digitalisasi, keberhasilan JKN juga sangat ditopang oleh pengelolaan big data yang dimiliki BPJS Kesehatan. Dengan data kepesertaan dan data pelayanan yang sangat besar, BPJS Kesehatan mengembangkan analitika untuk memetakan kebutuhan layanan, memprediksi tren penyakit, mengelola pembiayaan kesehatan, hingga mendeteksi potensi fraud.

“Kami mengelola salah satu big data kesehatan terbesar di dunia. Data ini kami gunakan untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berbasis bukti, bukan asumsi. Big data membantu kami menjaga keberlanjutan pendanaan JKN dan merencanakan kebutuhan layanan secara lebih presisi,” ujar dia.

Untuk memastikan seluruh sistem berjalan optimal dan bisa diawasi secara menyeluruh, BPJS Kesehatan juga mengoperasikan Command Center yang memantau penyelenggaraan JKN secara real-time. Di pusat kendali ini, berbagai indikator layanan, kesiapan fasilitas kesehatan, beban sistem teknologi informasi, pergerakan kepesertaan, hingga potensi gangguan operasional di seluruh Indonesia dapat dipantau setiap saat.

Ghufron juga menambahkan, BPJS Kesehatan juga mengembangkan kemampuan kesiapsiagaan darurat (Emergency Preparedness). Bukan hanya melalui fitur SOS pada Aplikasi Mobile JKN, namun BPJS Kesehatan juga terlibat sebagai verifikator pada masa pandemi Covid-19, termasuk percepatan proses klaim yang dananya dibayarkan pemerintah. Lebih dari itu, BPJS Kesehatan juga memanfaatkan data penyakit di berbagai daerah untuk mendukung pengambilan keputusan lintas lembaga dan kementerian selama situasi kedaruratan kesehatan.

Dengan kuatnya upaya yang dijalankan serta komitmen penuh dalam penyelenggaraan Program JKN, BPJS Kesehatan membuktikan bahwa keberhasilan organisasi juga ditopang oleh dedikasi seluruh pegawainya. Berkat kontribusi dan semangat melayani yang konsisten tersebut, BPJS Kesehatan berhasil meraih penghargaan internasional pada ajang International Customer Experience Awards (ICXA) 2025 yang diselenggarakan di London.

“Keberlangsungan Program JKN hanya dapat terjaga melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, fasilitas kesehatan, mitra kerja, dan seluruh peserta. Kami juga akan terus memperkuat kolaborasi dan inovasi agar JKN tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat,” kata Ghufron.

Sementara itu, pengelolaan jaminan kesehatan di Indonesia kian mendapat perhatian dari berbagai negara. Berkat kesuksesan mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC) Program JKN hanya dalam kurun waktu 10 tahun, banyak negara yang ingin belajar khususnya bagaimana mengelola jaminan sosial dengan jumlah penduduk yang tersebar di berbagai pulau.