KEPALA Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menanggapi ihwal TNI AD mengelola peternakan ayam dan lahan pangan guna memasok bahan baku Program Makan Bergizi (MBG). Ia mengatakan langkah yang dilakukan jajarannya selama ini bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional, bukan khusus untuk MBG.

Maruli mengatajan TNI AD tidak mendapatkan perintah langsung dari pemerintah. Ia mengatakan berbagai kegiatan pertanian yang dilakukan satuan teritorial merupakan hasil antisipasi terhadap potensi kebutuhan pangan setelah MBG berjalan. “Kami tidak menerima perintah. Kami hanya mengantisipasi sejak awal,” ujar dia saat dihubungi, Ahad, 9 November 2025.

Hal itu menanggapi pernyataan Ketua Harian Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG, Nanik Sudaryati Deyang. Dalam rapat koordinasi MBG pada 7 November 2025, Nanik menyebut KSAD telah memerintahkan seluruh kodim beternak ayam petelur dan memanfaatkan lahan TNI AD untuk menanam komoditas pangan. Ia menilai keterlibatan TNI AD dibutuhkan demi menjamin ketersediaan bahan makanan. 

Pada acara yang sama, BGN memaparkan tentang persoalan pasokan bahan pangan untuk pelaksanaan program MBG yang harus segera diantisipasi bersama. Sebab, dengan jumlah 14.299 SPPG yang saat ini beroperasi dengan penerima manfaat mencapai 40 juta orang, permintaan bahan pangan dari SPPG itu menyebabkan kenaikan harga ayam, telur, beberapa jenis sayuran dan buah. 

Menurut Nanik, semua kementerian dan lembaga harus ikut terlibat dalam mengantisipasi persoalan pasokan bahan pangan. Apalagi bulan depan akan bersamaan dengan Hari Natal dan Tahun Baru dan kemudian lebaran pada bulan selanjutnya. “Tidak masalah jika kemudian BKKBN memerintahkan kader Posyandu untuk beternak ayam, atau menanami pekarangannya dengan sayuran, pisang, buah-buahan dan sebagainya,” ujar dia. 

Menurut Maruli, TNI AD memanfaatkan lahan tidur dan menggandeng masyarakat setempat untuk menanam sayuran, buah-buahan, dan beternak ayam. Ia mengatakan langkah itu bertujuan memberdayakan warga agar ikut terlibat dalam rantai produksi pangan. “Kami mengajak masyarakat supaya jangan jadi penonton,” kata dia. 

Maruli menjelaskan TNI AD hanya bertindak sebagai koordinator antara pemilik lahan, investor, dan kelompok tani. Produksi tetap dijalankan masyarakat, sementara TNI AD membantu pada aspek pendataan, logistik, dan penyediaan lahan. “Jangan lihat ini sebagai perintah. Kami hanya membantu koordinasi,” ucap dia. 

Namun, Maruli mengakui sebagian hasil panen di beberapa lokasi memang terserap ke dapur MBG. Menurut dia, hal itu terjadi karena adanya kebutuhan lapangan, bukan mandat khusus. “Ya sebenarnya (hasil panennya untuk) ke semua sisi. Kalau memang bisa dipakai untuk MBG, ya syukur. Kalau enggak di pasaran juga memang selalu dibutuhkan. Bahan pangan kita kan selalu kurang,” ujar dia. 

Menurut Maruli, TNI AD tidak terlibat sebagai pelaksana utama program dan tetap memprioritaskan tugas pokok pertahanan. Ia menganggap penguatan ketahanan pangan menjadi bagian penting dari kontribusi TNI AD bagi masyarakat tanpa mengubah fungsi inti lembaga tersebut. “Kami hanya mendukung. Kalau ada kesulitan, baru kami bantu,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kolonel Infanteri Donny Pramono mengatakan dukungan itu berlandaskan tugas Operasi Militer Selain Perang atau OMSP. “Pelibatan TNI AD dalam program pemerintah selalu berlandaskan tugas OMSP, yakni membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa, termasuk upaya mencapai kedaulatan pangan,” kata Donny kepada Tempo, Ahad, 9 November 2025.

Donny menjelaskan rencana pelibatan prajurit dalam pengelolaan peternakan ayam maupun lahan pangan untuk menyokong kebutuhan bahan baku MBG masih bersifat konsep umum. “Hingga saat ini sifatnya masih sebagai konsep umum yang akan terus dikaji bersama instansi terkait,” ujar dia.