KEPALA Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak merespons isu rencana pembangunan komando daerah militer (kodam) baru pada 2026. Maruli menyatakan wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan internal dan belum sampai pada keputusan final.

Maruli menjelaskan kebutuhan penambahan kodam berkaitan dengan persoalan pengendalian wilayah, terutama di daerah-daerah yang memiliki sebaran geografis luas serta rawan bencana. Ia mencontohkan pengalamannya menangani bencana di Flores, ketika satuan TNI harus didatangkan dari berbagai daerah karena keterbatasan personel setempat.

“Saya dulu merasakan bagaimana bencana alam di daerah Flores. Prajurit kita cuma ada satu kompi di sana, terpaksa kami deploy dari Kupang, bahkan dari Bali untuk membantu rakyat,” ujar Maruli saat dihubungi Ahad, 9 November 2025,

Maruli mencontohkan, tantangan pengawasan wilayah terasa di kawasan yang saat ini berada di bawah Kodam IX/Udayana, yang membawahi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut daerah seperti Lombok, Sumbawa, Flores, Alor, hingga Sumba membutuhkan rentang kendali yang lebih efektif. “Kita juga keterbatasan transportasi,” kata dia.

Meski demikian, Maruli menegaskan pembahasan soal pemekaran kodam masih berlangsung. Rencana itu tidak bisa dieksekusi cepat karena memerlukan banyak persiapan. Namun, ia tidak menyanggah Kodam IX/Udayana bakal ada pemekaran. “Kemungkinan salah satunya itu. Tapi kan enggak semudah itu rencananya. Harus ada kantor, orang, jadi masih banyak prioritasnya,” ujar dia. 

Maruli juga menanggapi kabar pemekaran kodam di Papua. Menurut dia, meski Papua kini sudah memiliki tiga kodam: Kodam XVII/Cenderawasih, Kodam XVIII/Kasuari, dan Kodam XXIV/Mandala Trikora, rentang wilayahnya tetap sangat besar. “Pulau segede gitu, dulu satu kodam, sekarang tiga kodam saja masih belum nyampe-nyampe,” kata dia. 

Terkait isu TNI AD telah menetapkan rencana pembangunan kodam baru tahun depan, Maruli menampiknya. Ia mengatakan keputusan baru dapat diambil setelah berbagai aspek—mulai strategis, anggaran, hingga kesiapan personel—selesai dikaji. “Masih banyak hal yang perlu dilihat,” tutur dia. 

Saat ini, TNI AD memiliki 21 kodam setelah Presiden Prabowo Subianto resmikan enam kodam baru pada Agustus 2025. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AD kala itu, Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana, penambahan itu dilakukan untuk memperkuat sistem pertahanan serta mempercepat pembangunan nasional melalui penguatan respons TNI terhadap isu lokal, mulai dari ancaman militer hingga bencana alam.