INFO NASIONAL — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menggelar pertemuan membahas konsolidasi data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Jumat, 7 November 2025 lalu,

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui verifikasi dan validasi secara berkala, mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bersifat dinamis.

“Tentu dengan adanya pertemuan rutin seperti ini, kami dengan BPS bisa mengikuti perkembangan di lapangan. Kalau ada hal-hal yang meragukan, akan kami cek ulang agar data kita makin hari makin akurat,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan, total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos reguler dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) dari Desil 1 sampai 4 DTSEN mencapai 35,04 juta. Dari jumlah tersebut, 16,3 juta KPM telah diverifikasi sebagai penerima bansos reguler dan BLTS, dan penyalurannya dilakukan secara bertahap.

Sementara itu, terdapat 18,7 juta penerima baru BLTS, dengan 16,8 juta di antaranya telah diverifikasi. Hasil verifikasi menunjukkan 12,6 juta layak menerima, sedangkan 4,2 juta dinyatakan tidak layak. Sisanya, 1,9 juta KPM masih dalam proses verifikasi.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa 4,2 juta KPM yang dinyatakan tidak layak termasuk dalam kategori inclusion error. Untuk menjaga keadilan distribusi, data tersebut akan digantikan oleh penerima yang memenuhi kriteria exclusion error.

“Dari hasil verifikasi, ada 4,2 juta yang tidak layak menerima bansos, atau inclusion error. Ini akan kita ganti dengan data exclusion error, seperti lansia atau penyandang disabilitas yang tinggal sendiri di rumah tidak layak huni, serta keluarga miskin dengan daya listrik rendah,” jelas Amalia.

Amalia menambahkan, penggantian penerima ini akan melalui proses verifikasi lanjutan untuk memastikan ketepatan sasaran. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara Kemensos dan BPS hingga tingkat daerah, yakni Dinas Sosial serta BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Kami sudah sepakat, minggu depan akan diadakan Rakornis antara BPS seluruh Indonesia dengan Kemensos dan Dinas Sosial. Dengan begitu, kolaborasi dalam memutakhirkan DTSEN bisa lebih solid, dan Pak Mensos bisa mendapatkan data yang lebih akurat,” ujar Amalia.

Gus Ipul menutup pertemuan dengan mengingatkan agar penerima bansos menggunakan bantuan secara bijak dan sesuai peruntukannya.

“Bansos ini jangan digunakan untuk hal-hal yang dilarang, seperti berjudi, membeli rokok, atau membayar utang. Gunakan dengan benar agar manfaatnya bisa dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,” tegasnya.(*)