MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah pada 2026 akan menaikkan anggaran program bedah rumah tak layak huni sekitar delapan kali lipat dibandingkan tahun ini. Program bedah rumah bernama  Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang tahun ini alokasinya masih 45 ribu unit, bakal dinaikkan alokasinya untuk menyasar 400 ribu unit rumah tahun depan.

Sasaran program tersebut adalah masyarakat kategori miskin. Ara, sapaan Maruarar, memerinci dari total anggaran Kementerian PKP tahun 2026 sekitar Rp 10,89 triliun, anggaran sebesar Rp 8,1 triliun atau 80 persennya telah diarahkan Presiden Prabowo Subianto khusus untuk perbaikan rumah tak layak huni rakyat miskin.

“Program BSPS itu tahun depan naiknya sekitar delapan kali lipat dari tahun ini, luar biasa kenaikannya,” ujar Maruarar di sela meninjau progres Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Tinggi Yogyakarta di Bantul, Yogya, pada Jumat malam 7 November 2025.

Dengan kenaikan drastis alokasi bedah rumah itu, Ara menuturkan, Presiden Prabowo tak membicarakan efisiensi anggaran seperti yang selama ini jadi seruan. “Kebijakan (menambah anggaran bedah rumah) ini politik anggaran yang berpihak. Untuk rakyat miskin, Presiden tidak bicara efisiensi,” kata Ara.

Ara memaparkan, saat ini terdapat sekitar 9,9 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rumah. Selain itu, 26,9 juta lainnya menempati rumah tidak layak huni. Pemerintahan Presiden Prabowo, kata Ara, ingin membangun lebih banyak rumah subsidi dan memperbaiki rumah yang tak layak huni tersebut. “Anggaran rumah subsidi juga sudah dinaikkan luar biasa oleh Presiden, jika biasanya hanya bangun 200-220 ribu unit per tahun, tapi sekarang naik jadi 350 ribu unit per tahun,” katanya.

Melalui kebijakan itu pemerintah tidak hanya berupaya memperluas kepemilikan rumah bagi rakyat miskin. Namun peningkatan tersebut juga diyakini ikut menggerakkan ekonomi rakyat karena membangun satu unit rumah subsidi saja bisa melibatkan empat sampai lima pekerja.

Ihwal usulan perluasan rumah subsidi yang sempat dilontarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri  Maruarar menyatakan masih mengkajinya. Purbaya sempat mengusulkan agar luas hunian rumah subsidi direvisi dari yang saat ini ditetapkan 36 meter persegi untuk rumah tapak dan 45 meter persegi untuk apartemen.

Ara berencana membahasnya bersama Purbaya soal usulan perluasan rumah subsidi itu. “Nanti kami akan lihat anggarannya. Dukungan kementerian seperti apa,” kata dia. Menurut dia, usulan itu bisa saja direalisasikan segera ketika anggarannya juga disetujui. Sebab perluasan itu konsekuensinya membuat pembiayaannya turut meningkat.

Ara menuturkan, selain menggenjot rumah subsidi dan program bedah rumah untuk rakyat miskin, kementeriannya juga tengah menggencarkan program yang diperuntukkan bagi aparatur sipil negara atau ASN. “Seperti Rusun ASN Kejati DI Yogyakarta ini, sudah dibangun dengan baik dan berkualitas dan bisa menjadi contoh yang bagus,” ujar Ara.