Jakarta –

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Sarmuji mengatakan sistem pemilu terbuka maupun tertutup, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sarmuji mengatakan setiap solusi akan selalu disertai dengan problem baru.

“Seburuk-buruknya sistem sekarang, caleg atau anggota DPR dipaksa untuk turun ke lapangan. Tapi ya setiap solusi pasti disertai problem baru, Today’s problem comes from yesterday’s solution, masalah hari ini adalah hasil solusi masa lalu. Tugas kita meminimalkan problem barunya,” kata Sarmuji dalam keterangannya, Jumat (7/11/2025).

Hal itu disampaikan Sarmuji saat menerima audiensi Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), yang digelar pada Kamis (6/11). Audiensi itu, membahas terkait sistem pemilu hingga ideologi partai politik.

Sarmuji mengatakan partainya konsisten memperkuat kapasitas kader. Dia mengatakan Golkar juga akan segera mendirikan Golkar Academy.

“Golkar memiliki Golkar Institute dan akan segera mendirikan Golkar Academy. Ini lembaga untuk meningkatkan kapasitas pejabat publik, agar tidak hanya piawai menggalang suara tetapi juga memiliki kemampuan teknokratis,” kata Sarmuji.

Selain itu, Sarmuji mengatakan putusan MK terkait penghapusan ambang batas atau presidential threshold harus dipatuhi. Menurutnya, putusan itu untuk mencegah terjadi calon tunggal.

“Kita harus patuh pada putusan MK. Tapi MK juga memandang perlu ada rekayasa konstitusional agar tidak terlalu banyak calon presiden. Misalnya, hanya partai yang punya kursi di parlemen yang bisa mencalonkan. Ini untuk menjaga keseimbangan sistem presidensial,” katanya.

“Ini untuk mencegah terjadinya calon tunggal atau sedikit calon, sehingga tidak kompatibel dengan sistem presidensial yang kita anut. Karena kalau terlalu banyak calon, tidak baik juga bagi sistem ketatanegaraan kita,” sambung dia.

Lebih lanjut, Sarmuji menanggapi dukungan KAMMI terhadap kebijakan pencampuran bahan bakar minyak (BBM) dengan etanol. Sekjen Partai Golkar ini mengatakan isu energi merupakan pilar strategis kedaulatan bangsa.

“Siapa yang punya kedaulatan energi, dia akan menjadi negara besar. Kebijakan etanol ini energi bersih, energi terbarukan, dan bisa menghidupkan pertanian-petani singkong, petani tebu, dan sebagainya,” jelasnya.

Namun, dia mengakui setiap kebijakan baik kerap menghadapi resistensi. Di antaranya penolakan sebagian kalangan terhadap etanol.

“Bukan hanya energi bersih yang dihasilkan tetapi juga memakmurkan petani karena permintaan singkong, tebu dan bahan etanol lainnya meningkat,” tuturnya.

(amw/azh)