Jakarta (ANTARA) – Dua akademisi memandang mantan Presiden Soeharto layak diberi gelar pahlawan nasional karena dianggap sebagai sosok yang berjasa besar bagi Indonesia.

“Kalau kami melihat dari segi objektifnya, Bapak Soeharto memimpin selama puluhan tahun, sehingga kita juga harus melihat apa yang sudah dibangun oleh beliau. Jadi, berhak juga beliau untuk diberikan gelar tersebut,” ujar akademisi atau dosen Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra (Undwi) Bali Ni Made Adi Novayanti dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (6/11).

Walaupun saat ini terdapat pro dan kontra mengenai usulan pemberian gelar tersebut, Novayanti kembali mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh melupakan sejarah mengenai jasa Soeharto kepada bangsa.

Selain itu, dia mengingatkan kepada media agar dapat mencegah potensi terjadinya konflik dalam memberitakan usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.

Senada dengan Novayanti, akademisi sekaligus dosen Manajemen Universitas Udayana Bali I Gede Nandya Oktora mengingatkan bangsa yang besar tidak boleh melupakan jasa para pemimpin terdahulu, termasuk Soeharto yang disebut sebagai bapak pembangunan nasional.

“Yang jelas, kita tidak boleh melupakan sejarah dan jasa beliau,” ujar Nandya dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (6/11).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

“Dengan penuh harapan lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar, kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan nasional,” ujar Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11).

Pada 5 November 2025, Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) yang juga Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan telah memberikan 49 nama calon pahlawan nasional, termasuk Soeharto, kepada Presiden Prabowo.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.