Ketika truk logistik tidak lagi terjebak di jalur padat, ketika petani bisa mengirim hasil panen tanpa terlambat, dan ketika wisatawan dapat menikmati perjalanan tanpa hambatan, di situlah makna pembangunan terasa

Mataram (ANTARA) – Setiap dini hari di kawasan Gerung, Lombok Barat, deru kendaraan mulai memecah keheningan. Deretan pikap sarat muatan hasil bumi bergerak perlahan ke arah timur, sebagian menuju Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur.

Di antara rombongan itu, para petani sayur rutin mengirim hasil panennya ke luar pulau. Namun setiap musim panen, kesabaran mereka kembali diuji. Jalur utama Mataram–Kayangan yang dulu menjadi nadi logistik Pulau Lombok kini kian padat dan lambat, berubah menjadi simpul sempit yang menahan laju kegiatan warga.

Jalan yang dahulu dibangun untuk melayani arus masyarakat kini menanggung lalu lintas wisata, industri, dan logistik antarpulau. Di sisi lain, jalur alternatif yang seharusnya menjadi penyangga belum benar-benar tersedia. Bagi warga, setiap keterlambatan perjalanan berarti waktu terbuang dan ongkos bertambah. Bagi perekonomian daerah, setiap kemacetan berarti peluang tertunda.

Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah maupun pusat. Pulau Lombok, yang kini tumbuh sebagai kawasan pariwisata, industri, dan perdagangan, memerlukan sistem jalan yang tidak hanya megah, tetapi juga efisien dan merata. Karena konektivitas bukan lagi soal jarak tempuh, melainkan soal pemerataan manfaat pembangunan.

Baca juga: Ingin ke Lombok? Ini 7 rekomendasi wisata alam untuk libur tahun baru

Urat nadi ekonomi

Rencana pembangunan Jalan Tol Lembar-Kayangan sejatinya lahir dari kebutuhan besar itu. Jalur sepanjang sekitar 82 kilometer yang akan menghubungkan dua pelabuhan utama Lombok ini diproyeksikan memperpendek waktu tempuh dari 3,5 jam menjadi hanya 1,5 jam.

Namun, di balik ambisi besar itu, terselip realitas berat, yakni biaya pembangunan yang ditaksir mencapai Rp16–22 triliun dan pembebasan lahan hampir Rp2 triliun.

Bagi sebagian kalangan, proyek tol ini dianggap tidak ekonomis. Lalu lintas di jalur tersebut belum mencapai tingkat kepadatan minimal untuk kelayakan investasi jalan tol.

Karena itu, usulan muncul dari banyak pihak agar pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan bypass atau jalur alternatif yang lebih realistis dari sisi biaya, sosial, dan manfaat.

Pemerintah Provinsi NTB bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengkaji opsi tersebut. Hasilnya, proyek jalan bypass Lembar-Kayangan dinilai jauh lebih efisien. Hanya memerlukan anggaran sekitar Rp3,5 triliun, waktu pengerjaan lebih singkat, serta bisa dibiayai penuh oleh APBN.

Proyek ini akan melanjutkan ruas dari Bundaran Gerung hingga Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) dan diteruskan ke Pringgabaya hingga Kayangan.

Lebih dari sekadar infrastruktur penghubung, jalur alternatif ini akan menjadi urat nadi ekonomi baru bagi masyarakat Lombok bagian tengah dan timur. Ketika jalur logistik lebih cepat, biaya distribusi turun, dan produk UMKM lebih mudah menjangkau pasar, maka efek ganda pembangunan akan nyata terasa di tingkat akar rumput.

Baca juga: Belajar dari gelaran MotoGP Mandalika 2025

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.