Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyatakan tujuan diadakannya diseminasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 agar aturan yang dihasilkan sinkron dan aplikatif.

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Rikie dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan diseminasi merupakan bagian penting dari proses penyamaan persepsi terkait regulasi, khususnya Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2026.

“Pedoman ini menjadi rujukan utama bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun dokumen APBD secara tepat waktu, transparan, akuntabel serta sesuai dengan arah kebijakan nasional. Oleh karena itu, kegiatan diseminasi ini menjadi sangat strategis, agar aturan yang kita hasilkan benar-benar operasional, sinkron, dan aplikatif di daerah,” kata Rikie.

Ia menyatakan bahwa poin-poin penting harus diperhatikan pemerintah daerah dalam menyusun APBD 2026.

Adapun poin-poin tersebut, yakni pertama, sinkronisasi dengan arah kebijakan fiskal nasional.

Kedua, penguatan kualitas belanja daerah dengan memprioritaskan belanja pokok daripada belanja penunjang, yang bertujuan memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik.

Baca juga: Wamenkeu minta pemda perhatikan sinkronisasi dalam penyusunan APBD

Selanjutnya ketiga, peningkatan sinergi pusat dan daerah, agar APBD menjadi instrumen nyata dalam mendukung pencapaian target pembangunan, termasuk pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi serta pembangunan berkelanjutan.

Keempat, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.

Rikie menjelaskan dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 itu, terdapat hal baru yang perlu menjadi perhatian pemda.

Misalnya, pemda perlu menyusun APBD untuk mendukung pencapaian delapan misi atau Astacita dan pencapaian 17 program prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Baca juga: Kemendagri ingatkan pemda APBD 2025 harus selaras kebijakan pusat

Kemudian, penyusunan APBD 2026 juga memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi serta manfaat yang diutamakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Berikutnya, pemda diharapkan dapat mendorong pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat sesuai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat berupa pendidikan dan kesehatan, belanja pegawai, pembayaran iuran jaminan kesehatan, pembayaran cicilan pokok pinjaman, dan kewajiban kepada pihak ketiga.

Rikie mengatakan saat ini juga sudah dituangkan dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut terkait kebijakan tematik dalam rangka untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

“Pertama, anggaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kedua, kebijakan Makan Bergizi Gratis. Ketiga, kebijakan program Sekolah Rakyat. Keempat, kebijakan program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kelima, kebijakan swasembada pangan. Keenam, kebijakan Koperasi Merah Putih,” tutur Rikie.

Baca juga: Kemendagri dorong pemda cegah defisit APBD dengan transformasi digital

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.