Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan isu impor beras yang beredar perlu diluruskan, karena beras yang masuk bukan untuk konsumsi masyarakat luas, melainkan khusus memenuhi kebutuhan restoran-restoran tertentu.

Ia mencontohkan restoran Jepang menggunakan beras asal Jepang dengan karakteristik butiran kecil, sementara restoran Arab dan India membutuhkan beras basmati yang memang tidak dapat digantikan dengan beras lokal Indonesia.

“Nah, ini kan ada lagi simpang siur. Pak, itu nyatanya ada beras impor? Yang dimaksud beras yang diimpor itu beras restoran Jepang, itu kan dia pakai beras Jepang. Itu nggak bisa diganti, itu beras-beras khusus, kecil, dia nggak terlalu besar gitu,” kata Wamentan di Jakarta, Rabu (10/9).

“Itu katanya nggak impor beras, kok impor beras? Itu beras, misalnya masakan Arab, masakan India, itu kan pakai beras basmati. Itu nggak bisa diganti sama beras kita. Nah, itu untuk restoran-restoran khusus gitu loh,” tambah Wamentan.

Menurutnya, impor beras tersebut bersifat terbatas dan spesifik, sehingga tidak bisa disamakan dengan beras konsumsi rumah tangga yang dikategorikan sebagai beras medium, yang produksinya dipastikan cukup dari dalam negeri.

Sudaryono menekankan komitmen pemerintah menjaga kedaulatan pangan dengan memastikan tidak ada impor beras medium, sehingga kebutuhan pokok masyarakat tetap dipenuhi dari hasil produksi petani Indonesia sendiri.

“Yang dimaksud tidak impor beras itu adalah impor beras konsumsi masyarakat. Beras medium, kita nggak impor,” ujarnya ditemui seusai membuka Seminar Nasional Mahasiswa Pertanian yang tergabung dalam Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (Popmasepi).

Selain beras, ia menyampaikan pemerintah juga menargetkan tidak melakukan impor jagung pada tahun 2025, dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri melalui peningkatan produktivitas dan kebijakan pendukung petani.

Target serupa juga berlaku pada komoditas gula konsumsi, dengan visi pemerintah mendorong swasembada untuk menjaga harga stabil dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari negara lain.

Sudaryono menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target ini, sementara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama jajaran, termasuk dirinya, berkomitmen penuh mewujudkan kemandirian pangan pada tahun 2025.

“Presiden sudah bikin target dan ini sekarang oleh Pak Mentan Pak Amran, kami sebagai tim support-nya beliau, kita dukung Pak Amran untuk mewujudkan ini, kita tidak impor lagi untuk beras, jagung, dan gula konsumsi di tahun 2025 ini,” kata Wamentan.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan sepanjang 2025 Indonesia tidak impor beras, membuktikan kerja keras petani dalam negeri menjaga kedaulatan pangan nasional sehingga tetap kokoh.

“Yang terpenting, yang menarik adalah, sampai September sekarang, tidak ada impor (beras) Benar? Tahun lalu, 3-4 juta ton. Itu yang terpenting. Kita harus bangga atas gagasan besar Bapak Presiden (Prabowo Subianto), itu paling penting,” kata Mentan ditemui di kawasan DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (3/9).

Ia menyebutkan stok beras nasional pada awal September 2025 mencapai sekitar 4 juta ton, jauh lebih tinggi dibanding periode sama tahun sebelumnya yang hanya berkisar 1 hingga 2 juta ton.

Baginya capaian itu menjadi bukti nyata keberhasilan kebijakan pangan nasional, sehingga masyarakat harus bangga terhadap gagasan besar Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kedaulatan pangan dan mengurangi ketergantungan impor beras.

Baca juga: ID FOOD memperluas penyaluran SPHP, pastikan ketersediaan beras merata

Baca juga: Komisi IV DPR RI dorong penguatan distribusi CBP demi stabilitas harga

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.