Muara Teweh (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk menekankan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah menjamin pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Barito Utara, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dapat berlangsung aman.

“Pentingnya sinergi antarsektor untuk menjamin PSU berjalan aman, tertib, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menjaga netralitas dan profesionalisme di setiap tahapan pelaksanaan,” kata Ribka Haluk memimpin rapat koordinasi bersama Pemkab Barito Utara kesiapan pelaksanaan PSU di Muara Teweh, Jumat.

Menurut dia, pelaksanaan PSU adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.

“Kami mengapresiasi kesiapan Pemkab Barito Utara bersama stakeholder lainnya dalam mendukung seluruh tahapan PSU,” kata Ribka Haluk.

Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wamendagri di daerahnya. Kunjungan ini menjadi dukungan moral yang sangat berarti dalam menyukseskan PSU dan mengawal masa transisi pemerintahan di Kabupaten Barito Utara.

“Kehadiran Ibu Wamendagri di Barito Utara adalah kehormatan bagi kami. Ini menambah semangat seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menyukseskan PSU serta mengawal masa transisi pemerintahan dengan baik,” kata dia.

Indra menegaskan kesiapan pemerintah daerah pelaksanaan PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara 2024 dari berbagai aspek, baik anggaran, personel, logistik, hingga dukungan keamanan dan kesehatan.

“Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menyukseskan PSU sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Indra menjelaskan bahwa total 270 tempat pemungutan suara (TPS) akan digunakan dalam PSU, dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 114.980 jiwa.

Pemerintah daerah, katanya, telah menyalurkan 100 persen dana hibah untuk KPU, Bawaslu, Kodim, dan Polres Barito Utara, senilai total Rp35,3 miliar.

“Dana tersebut bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025,” kata Pj Bupati.

Lebih lanjut Indra menegaskan bahwa pemkab juga aktif dalam menyosialisasikan pendidikan politik kepada masyarakat serta menjamin netralitas ASN melalui deklarasi anti politik uang dan penguatan infrastruktur pendukung pelaksanaan PSU.

“Semua pihak di daerah, mulai dari forkopimda, KPU, Bawaslu, hingga unsur masyarakat, telah dikerahkan untuk mendukung kelancaran PSU sesuai arahan pemerintah pusat dan perundang-undangan,” kata Indra Gunawan.

Kapolres Barito Utara AKBP Singgih Febiyanto menyatakan kesiapan jajaran polres dalam pengamanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Barito Utara tahun 2024, sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

“Polres Barito Utara telah menyiapkan pola pengamanan yang terukur sesuai tingkat kerawanan, dengan total personel pengamanan TPS sebanyak 219 anggota Polri. Ditambah dengan kekuatan cadangan 'power on hand' gabungan TNI-Polri sebanyak 583 personel,” ujar Kapolres Singgih.

PSU pilkada tindak lanjut putusan MK digelar pada 6 Agustus 2025 diikuti dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara yakni calon nomor urut 1 Shalahuddin dan Felix S Tingan serta calon nomor urut 2 Jimmy Carter dan Inriaty Karawaheni.

Baca juga: Wamendagri tekankan pentingnya mitigasi jelang PSU dan pilkada ulang

Baca juga: Pemerintah pastikan tak ada intervensi dalam PSU dan pilkada ulang

Pewarta: Kasriadi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.