Jakarta (ANTARA) – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan kinerja laporan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 kementeriannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI mendapatkan penilaian berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Secara lebih detail, Fadli Zon menjelaskan realisasi pagu anggaran di 2024 didasarkan pada status kementeriannya pada tahun lalu masih berstatus sebagai Direktorat Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

“Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun Anggaran 2024, yang saat ini seluruh tugas dan fungsinya telah menjadi bagian dari Kementerian Kebudayaan, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI),” katanya dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat.

Fadli Zon menjelaskan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk Tahun Anggaran (TA) 2024 adalah Rp31.921.349.899 atau 60,89 persen dari target sebesar Rp52.423.581.000.

Sementara Realisasi Belanja TA 2024 adalah sebesar Rp2.791.561.119.255 atau 87,48 persen dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp3.191.146.817.000.

Baca juga: Menbud: Penetapan Hari Kebudayaan tak berkaitan dengan HUT Presiden RI

Pada tahun 2024, pihaknya juga melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp357.807.443.000, sehingga pagu belanja setelah efisiensi menjadi sebesar Rp2.833.339.374 dan capaian realisasi belanja TA 2024 menjadi sebesar 98,53 persen.

Sementara capaian sasaran strategis meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan yang diukur dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2024 adalah sebesar 57,13 atau 91,12 persen dibandingkan target yaitu sebesar 62,70.

Menindaklanjuti hasil capaian-capaian tersebut, Fadli Zon menyebutkan Kementerian Kebudayaan telah melaksanakan beberapa rencana aksi atas hasil audit tersebut.

“Kita akan maksimalkan rencana aksi, terutama dengan kehadiran birokrasi baru di Kementerian Kebudayaan. Kita harapkan semua program dan kegiatan bisa terlaksana dengan impact yang lebih besar dari yang ada sekarang,” katanya.

Laporan keuangan yang dipaparkan Menbud Fadli Zon mendapat tanggapan positif dari delapan fraksi anggota Komisi X DPR RI yang hadir atas raihan predikat WTP oleh BPK RI serta realisasi anggaran 94,59 persen pada APBN TA 2024.

Baca juga: Komisi XIII DPR RI tanggapi Menbud soal perkosaan massal tahun 1998

Setelah mendengarkan paparan Menteri Kebudayaan dan tanggapan dari seluruh fraksi yang hadir, Komisi X DPR RI menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis sebagai langkah perbaikan kinerja dan tata kelola Kementerian Kebudayaan ke depan.

Rekomendasi tersebut di antaranya adalah realisasi anggaran pada tahun 2025 harus lebih baik dibandingkan tahun 2024 dengan fokus kepada peningkatan IPK.

Selain itu, DPR merekomendasikan evaluasi secara komprehensif dan merealisasikan rencana aksi atas beberapa temuan BPK RI pada APBN TA 2024 melalui perbaikan sistem koordinasi internal dan optimalisasi mekanisme penyelarasan data anggaran untuk melakukan perbaikan ke depan.

Terakhir, Kementerian Kebudayaan diminta melakukan penataan secara teliti dan menyeluruh mengenai pengelolaan aset dan pendapatan melalui PNBP.

Menbud Fadli berharap Kementerian Kebudayaan dapat menjalankan program-program untuk mendukung Indeks Pembangunan Kebudayaan.

“Tentu kita juga menginginkan Indeks Pembangunan Kebudayaan ke depan akan semakin tinggi hasilnya sehingga lebih efektif dalam menjalankan program dan juga kegiatan,” tutupnya.

Baca juga: Fadli Zon promosi kekayaan wastra Nusantara kepada UNESCO di Prancis

Baca juga: Kerja sama budaya RI – Prancis dalam berbagai pertukaran

Baca juga: Menbud sebut dialog antarperadaban jembatani perbedaan antarbangsa

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.