Kami berharap kepada pemerintah agar persoalan empat pulau milik Aceh ini tetap kembali ke Aceh

Meulaboh (ANTARA) – Kalangan santri dan teungku dayah (ustadz) dari pesantren tradisional di Kabupaten Aceh Barat menggelar doa dan zikir bersama di Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, sebagai upaya mempertahankan empat pulau milik provinsi ini yang kini ditetapkan menjadi wilayah Sumatera Utara.

“Zikir dan doa bersama yang kami lakukan ini untuk Bapak Gubernur Aceh Muzakir Manaf, agar beliau selalu diberikan kemampuan dan kesehatan untuk mempertahankan kedaulatan Aceh, agar empat pulau yang sudah dinyatakan milik daerah lain tetap kembali milik Aceh,” kata Teungku Bachtiar selaku koordinator aksi yang juga anggota DPRK Aceh Barat kepada ANTARA, Senin.

Baca juga: Kemendagri buka opsi revisi keputusan soal kepemilikan empat pulau

Teungku Bachtiar mengatakan aksi doa dan zikir bersama ini dilakukan setelah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan empat pulau milik Aceh yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang masuk wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara.

Empat pulau tersebut selama ini berada di wilayah perairan Aceh tepatnya di wilayah administratif Kabupaten Aceh Singkil yang berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Bachtiar mengatakan doa yang dilakukan para teungku dayah dan santri tersebut, sebagai bentuk solidaritas masyarakat Aceh dalam mempertahankan tanah dan pulau milik Aceh.

Baca juga: Aceh siapkan dokumen 1992 dalam rapat empat pulau di Kemendagri

Pihaknya juga mendukung penuh upaya Pemerintah Aceh untuk mengambil kembali keempat pulau tersebut ke wilayah Aceh, karena hal tersebut merupakan harga diri dan martabat masyarakat Aceh.

“Kami selaku teungku dayah dan santri di Aceh Barat mendukung penuh Mualem dalam hal ini Gubernur Aceh untuk mempertahankan empat pulau milik Aceh yang kini ditetapkan dalam wilayah Sumatera Utara oleh pemerintah pusat,” katanya.

Teungku Bachtiar mengatakan masyarakat Aceh tidak rela keempat pulau itu menjadi milik Sumatera Utara, dan siap mempertahankannya .

“Jangankan pulau, sejengkal pun tanah Aceh tidak akan kami berikan untuk provinsi-provinsi lain,” katanya.

Ia juga meminta Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito karnavian agar tidak memperkeruh dan memancing suasana di kalangan masyarakat Aceh, dengan mengambil keputusan yang dapat menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Aceh sudah damai, kami sudah nyaman dan aman hidup dalam keadaan damai seperti saat ini. Jangan memancing suasana dengan menggerogoti bumi Aceh, karena Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sudah lama berdamai,” katanya.

Teungku dayah dan santri di Aceh Barat juga berharap kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar dapat bersikap arif dan bijaksana dalam mengatasi persoalan ini, dan tetap mengembalikan keempat pulau tersebut ke Provinsi Aceh.

Baca juga: Kemendagri: Faktor historis jadi pertimbangan penentuan batas wilayah

Sebelumnya, salah satu tokoh masyarakat Aceh, H Ramli MS juga meminta kepada pemerintah pusat agar dapat menyelesaikan persoalan ini dengan cepat dan tepat, sehingga dapat mendinginkan suasana di Aceh.

“Kami berharap kepada pemerintah agar persoalan empat pulau milik Aceh ini tetap kembali ke Aceh,” katanya.

Ramli MS mengatakan selama ini kehidupan masyarakat di Aceh sangat aman, kondusif dan nyaman.

Namun dengan adanya polemik keempat pulau tersebut, telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat karena masyarakat Aceh tidak rela keempat pulau diambil alih ke Sumatera Utara.

Ramli MS yakin dan percaya kepada Presiden Prabowo Subianto akan mampu mengatasi persoalan ini dengan bijak, arif dan bijaksana sehingga keempat pulau tersebut tetap kembali menjadi milik masyarakat Aceh.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.