“Mendukung rencana TNI Angkatan Darat membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan pelayanan kesehatan masyarakat,”

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKKPI) Bambang Soesatyo mendukung rencana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) merekrut 24 ribu prajurit baru untuk pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP).

“Mendukung rencana TNI Angkatan Darat membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan pelayanan kesehatan masyarakat,” kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara “Penyelenggaraan Komunikasi Sosial Dengan Keluarga Besar TNI Tingkat Pusat Tahun 2025” di Graha Pusat Zeni TNI Angkatan Darat (Pusziad), Jakarta, Rabu.

“Mereka (calon tamtama yang direkrut) akan disebar di 514 kabupaten/kota untuk mengurus pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan. Setiap batalyon akan menggarap lahan 20 hektare,” ujar anggota Komisi III DPR RI itu.

Dia lantas menuturkan bahwa di era globalisasi yang semakin kompleks dan dinamis, Indonesia akan menghadapi tantangan keamanan yang jauh melampaui paradigma konvensional.

Baca juga: Bamsoet: Idul Adha momentum lebih peka terhadap lingkungan sosial

Baca juga: Bamsoet: Hari Lahir Pancasila momentum refleksi peran jaga persatuan

Ancaman yang akan dihadapi, menurut dia, tidak lagi hadir dalam bentuk serangan militer langsung, melainkan telah bergeser ke bentuk yang lebih halus, tersembunyi dan multidimensional.

Dia menyinggung salah satu konsep yang menggambarkan kondisi tersebut adalah “accelerated warfare” dan perang Generasi V yang menekankan pentingnya dominasi informasi, perang opini, pengaruh siber, serta infiltrasi budaya dan sosial.

“Dalam kondisi ini, garis pemisah antara masa damai dan masa perang menjadi kabur. Negara dapat diserang dan dilemahkan tanpa satu pun peluru ditembakkan karena alat-alat penghancur utama kini berupa algoritma, narasi, dan manipulasi persepsi publik,” ucapnya.

Dia membeberkan data terbaru menunjukkan peningkatan ancaman siber di Indonesia, dengan laporan bahwa serangan siber terhadap berbagai institusi pemerintah dan swasta meningkat tajam.

Hal tersebut, lanjut dia, menegaskan betapa pentingnya penguatan koordinasi antarlembaga dalam menghadapi ancaman siber yang bisa merusak stabilitas sosial dan politik.

Untuk itu, dia mengingatkan Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman yang berpotensi memicu hilangnya kemerdekaan dengan bahaya ancaman yang masuk dalam kategori unknown threat dan membuat Indonesia seolah 'tidur dengan musuh''.

Menurut dia, salah satu langkah krusial dalam menanggulangi ancaman tersebut adalah dengan memperbarui paradigma dan sistem keamanan nasional yang ada.

“Paradigma keamanan nasional Indonesia harus bergeser menuju pendekatan keamanan komprehensif yang mengedepankan perlindungan terhadap negara, masyarakat, dan individu secara simultan,” katanya.

Menurut dia, keterlibatan seluruh warga negara, termasuk Keluarga Besar TNI, menjadi sangat penting dalam konteks Sistem Keamanan Semesta untuk membangun kesadaran kolektif dalam menghadapi berbagai ancaman multidimensi.

“Keluarga Besar TNI harus hadir sebagai pelurus, sebagai penyebar pesan-pesan damai, dan penjaga akal sehat masyarakat. Narasi yang dibangun harus mampu mengangkat nilai-nilai keindonesiaan yang adil, setara, dan menjunjung martabat semua golongan,” kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025