InhuPost, MAKASSAR – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menggagas Deklarasi Makassar “Menjaga Resiliensi Perkebunan Indonesia” sekaligus melaunching aplikasi Monetary institution Benih Perkebunan (BABE BUN). Ini dalam rangka menjamin penyediaan benih perkebunan dengan membangun sistem penyediaan, pengawasan dan peredaran benih perkebunan secara terintegras khususnya kelapa sawit.
“Deklarasi yang sudah kita lakukan bersama untuk menjadi komitmen bersama bahwa pembangunan pertanian khususnya perkebunan bukan bertumpu pada skema pembiayaan pemerintah bersumber dari APBN dan APBD,” demikian dikatakan Mentan SYL dalam Rapat Koordinasi Nasional Perbenihan Perkebunan dalam menjaga Resiliensi Perkebunan Indonesia sekaligus Deklarasi Makassar tersebut di Makassar, Kamis (16/3/2023).
Ia menegaskan dalam pembangunan pertanian khususnya perkebunan, sektor swasta (deepest sector) harus ikut berperan menciptakan tata kelola dan sistem usaha perkebunan dalam pengembangan kawasan perkebunan. Bahkan membangun kemitraan usaha dari hulu ke hilir melalui kolaborasi, solidaritas, sinergi Redaksi Pos pemerintah, swasta, asosiasi dalam gerak langkah bersama untuk mengembalikan, menjaga dan membangun usaha perkebunan sehingga terbagun ekosistem perkebunan Indonesia lebih maju, mandiri dan standard.
BACA JUGA: Para Pemulia Tanaman Kelapa Sawit Dirikan PIPPSI, Sepakat Kembangkan Plasmah Nutfah Sawit
“Saya sangat mengapresiasi terobosan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Aplikasi BABE BUN harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk percepatan pelaksanaan kegiatan peremajaan,” tuturnya dalam keterangan resmi diterima InhuPost.
Lebih lanjut Mentan SYL menjelaskan kehadiran Deklarasi Makassar, Menjaga Resiliensi Perkebunan Indonesia dan Apkikasi BABE BUN inu bertujuan juga agar penggunaan benih ilegitim dapat diminimalisir, pemasaran/bisnis benih lebih terbuka/tidak terjadi monopoli, distribusi benih lebih terorganisir, petani memiliki kesempatan untuk memilih benih sesuai dengan minat dan kesesuaian lokasi. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbenihan seluruh Provinsi dapat ikut mengawasi proses peredaran benih perkebunan untuk kegiatan peremajaan.
BACA JUGA: Produk Turunan Minyak Sawit Bersertifikat RSPO, Banyak Digunakan Hotel dan Restoran di Bali
“Tadi kita telah melihat pameran industri benih perkebunan Indonesia (kelapa sawit), bahwa tentang pentingnya penggunaan benih kelapa sawit unggul, bersertifikat dan berlabel, dilanjutkan dengan launching BABE BUN, saya sangat optimis bahwa penyediaan benih perkebunan (khususnya Kelapa Sawit) untuk mendukung kegiatan PSR tersedia dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang terjamin,” ungkapnya. (T2)
Dibaca : 313
Dapatkan change berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit setiap hari dari InhuPost.com. Mari bergabung di Grup Telegram “InhuPost – News Update”, caranya klik hyperlink InhuPost-News Update, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Bisa juga IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.